Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

4 KERINGANAN IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN YANG DIDISKON JADI NYARIS
GRATIS
Jakarta - Pemerintah menerbitkan aturan keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan selama
pandemi virus Corona (COVID-19). Aturan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49
tahun 2020 yang berlaku mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021.

Berikut 4 daftar keringanan iuran BPJS Ketenagakerjaan yang dirangkum detikcom, Kamis
(24/9/2020).

1. Keringanan Iuran JKK dan JKm 99% Direktur Kepesertaan BP Jamsostek Ilyas Lubis
mengatakan akan memberikan keringanan iuran 99% untuk jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan
jaminan kematian (JKm). Dengan begitu, peserta penerima upah (PU) dan peserta bukan
penerima upah (PBPU) hanya perlu membayar 1% dari besaran iuran sebelumnya.

"Berlakunya relaksasi ini mulai Agustus 2020 sampai Januari 2021, ini masa berlakunya. Setelah
Januari 2021 kembali ke ketentuan yang normal. Jadi ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan
semaksimal mungkin," katanya dalam Sosialisasi Relaksasi Iuran PP 49/2020 yang disiarkan
YouTube BPJS Ketenagakerjaan, Kamis (24/9/2020).

Keringanan iuran JKM dan JKK akan diberikan otomatis kepada semua pemberi kerja yang
melunasi kepesertaan sampai Juli 2020.

"Kalau untuk program JKK dan JKM itu diberikan otomatis dari sistem kami di BPJS
Ketenagakerjaan. Jadi nggak bisa mereka tidak menerima, 'saya nggak dapat saja lah', nggak
bisa," ucapnya.

2. Penundaan Iuran JP 99% Khusus untuk program JP, pemerintah hanya memberikan
penundaan iuran 99%. Dengan syarat harus mengembalikan kekurangannya mulai 15 Mei 2021
dan harus lunas paling lambat 15 April 2022.

"Hanya ditunda tetapi tetap wajib dibayarkan. Sisa 99% yang ditunda dibayarkan sekaligus atau
bertahap, dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat tanggal 15 April
2022," tuturnya.

3. Kelonggaran Batas Waktu Pembayaran Selain didiskon, batas maksimal pembayaran juga
dilonggarkan 15 hari. Dari yang tadinya batas pembayaran iuran maksimal setiap tanggal 15
bulan berikutnya, menjadi setiap tanggal 30 bulan berikutnya.
Apabila tanggal 30 bulan berikutnya jatuh pada hari libur, maka iuran harus dibayarkan pada
hari kerja sebelum tanggal 30.

4. Keringanan Denda Pemerintah juga memberikan keringanan denda bagi yang terlambat
membayar iuran. Denda akan dikenakan dari yang sebelumnya 2%, menjadi hanya 0,5%.

"Jadi kalau sebelumnya tanggal 15 belum bayar, lalu tanggal 16 bayar itu kena denda 2%.
Sekarang (tanggal 16) belum kena denda, paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya tapi
dendanya hanya 1,5%," jelasnya.

(zlf/zlf) .

105