Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 111
Elen menjelaskan pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha di daerah jika
pemerintah setempat tak menerapkan norma standar prosedur dan kriteria (NSPK) yang telah
ditetapkan.
"Perizinan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional diberikan ke pemerintah
pusat," imbuh Elen.
Substansi kesembilan adalah lembaga pengelola investasi. Selanjutnya, substansi kesepuluh
terkait dengan pengadaan lahan dan bank tanah.
"Ada pembentukan lembaga bank tanah untuk melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk
redistribusi lahan ke masyarakat," tutur Elen.
Substansi kesebelas adalah persyaratan investasi. Ini terkait dengan bidang usaha yang tertutup
dan terbuka.
Elen menyatakan bidang usaha tertutup berkaitan didasarkan atas kepentingan nasional, asas
kepatutan, dan konvensi internasional. Ketentuan atau syarat investasi nantinya diatur lewat
peraturan presiden (perpres).
Substansi keduabelas adalah sertifikasi jaminan produk halal. Lalu, substansi ketigabelas terkait
dengan pencabutan peraturan daerah (perda).
Elen bilang pencabutan perda sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Nantinya,
pemerintah pusat akan melakukan sinkronisasi.
Kemudian, substansi keempatbelas membahas soal kemudahan berusaha. Elen menjelaskan
pendirian PT perseorangan untuk UMK bisa dilakukan jika pendirinya hanya satu orang.
"Pendirian satu badan usaha yang dikenal dengan PT perseorangan, yang mana pendirinya itu
hanya bisa satu orang, tapi kami batasi. Ini pengecualian daripada ketentuan di dalam UU
Perseroan yang mewajibkan minimal dua orang untuk bisa mendirikan PT," papar Elen.
Terakhir , substansi terkait penataan ulang sanksi dengan penerapan ultimatum remedium.
Pemerintah dan DPR sepakat pelanggaran ketentuan administrasi akan dikenakan sanksi
adiminstrasi, sedangkan pelanggaran yang menyebabkan keselamatan, keamanan, dan
lingkungan diberikan sanksi pidana.
"Alhamdulilah dari 10 pasal, sudah 95 persen disepakati di tingkat panja. Ada beberapa materi
pending, " ujar Supratman.
Ia mengaku terus membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja dengan pemerintah. Supratman
berharap pembahasan beleid itu bisa segera rampung. (aud/sfr).
110
