Page 115 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 115

positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian)  Sudah  dalami  berminggu-minggu  dan  Insya  Allah  ini  tetap  bisa  memberikan
              perlindungan maksimal atas produk dalam negeri

              positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian) Kita tidak ambil alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan
              kita terapkan standar bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian nggak
              ada lagi perbedaan antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan

              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian) Jadi yang diusulkan RUU Cipta Kerja, yang disampaikan pemerintah kepada DPR,
              pada Februari kemarin sudah disepakati bahwa pencabutan perda tetap mengikuti mekanisme
              di dalam putusan MK. Tidak dibatalkan presiden, tapi sesuai mekanisme yang ada

              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian)  Dan  untuk  mengatur  pengaturan  ke  depan  agar  ada  keselarasan,  maka
              pemerintah  pusat  melakukan  penyelarasan  sinkronisasi  berbagai  peraturan  perundang-
              undangan di bawah UU, termasuk perda. Mekanisme proses tetap yang sudah ada

              neutral - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian) Dan mudah-mudahan ini memberikan legalisasi terhadap pelaku usaha mikro
              kecil  yang  sangat  dinantikan  mereka  dan  ada  jaminan  kesediaan  jaminan  bahan  baku  dan
              disepakati BUMDes berbadan hukum

              negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Kemenko
              Perekonomian) Yang kita lakukan reformulasi dan mempertegas mana sebenarnya unsur pidana
              dan administrasi. Kalau sifatnya perizinan mestinya administrasi, tapi kalau yang sifatnya sudah
              melakukan atau mengakibatkan K3L maka tetap sanksi pidana dan diatur ulang dalam RUU Cipta
              Kerja



              Ringkasan

              Pembahasan  Rancangan  Undang-undang  (RUU)  Omnibus  Law  Cipta  Kerja  (Ciptaker)  nyaris
              rampung 100%. Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas, dari 11
              klaster dalam RUU tersebut, pembahasan 10 klaster di antaranya sudah mencapai 95% dari total
              pasal yang ada di dalamnya.



              NYARIS RAMPUNG, BEGINI PROGRES TERKINI RUU CIPTA KERJA

              Jakarta  -  Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker)
              nyaris rampung 100%. Menurut Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas,
              dari 11 klaster dalam RUU tersebut, pembahasan 10 klaster di antaranya sudah mencapai 95%
              dari total pasal yang ada di dalamnya.

              Praktis tinggal klaster ketenagakerjaan saja yang menunggu giliran untuk dibahas bersama di
              tingkat panitia kerja (panja) antara pemerintah atau Kemenko Perekonomian dan Baleg.

              "Alhamdulillah dari 10 pasal, sudah 95% disepakati di tingkat panja. Ada beberapa materi-materi
              yang pending. Di beberapa sektor yang masih dan sampai hari ini akan kita selesaikan. Dan kita
              mudah-mudahan besok bisa masuk ke cluster terakhir, BAB 4 tentang ketenagakerjaan," ujar
              Supratman dalam sebuah Webinar, Kamis (24/9/2020).



                                                           114
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120