Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 117
Peternakan, dan Kesehatan Hewan, UU Hortikultura, dan UU Perlindungan dan pemberdayaan
Petani).
"Sudah dalami berminggu-minggu dan Insya Allah ini tetap bisa memberikan perlindungan
maksimal atas produk dalam negeri," ujar Elen.
8. Perizinan Berusaha di Pusat dan Daerah Pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan
oleh pemerintah daerah (pemda) dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NPSK) yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dapat mengambil alih perizinan berusaha dalam hal pemda tidak
melaksanakan atau tidak sesuai dengan NPSK. Perizinan berusaha untuk proyek dan program
strategis nasional diberikan oleh pemerintah pusat.
"Kita tidak ambil alih kewenangan yang sudah ada dalam Pemda, yang dilakukan kita terapkan
standar bentuk NPKS. Dan standar ini berlaku nasional, dengan demikian nggak ada lagi
perbedaan antar satu daerah dengan daerah lain terkait pelayanan perizinan," jelas Elen.
9. Lembaga Pengelola Investasi (LPI) Pembentukan LPI sebagai sub generis untuk
meningkatkan investasi dengan optimalisasi aset pemerintah dan BUMN. LPI mengacu kepada
lembaga serupa yang telah berjalan dengan baik, antara lain Uni Emirat Arab, Malaysia, dan
Rusia.
10. Pengadaan Lahan dan Bank Tanah Penyederhanaan proses pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Pembentukan lembaga Bank Tanah juga untuk
melakukan pengelolaan tanah termasuk untuk redistribusi lahan kepada masyarakat.
11. Persyaratan Investasi (Bidang Usaha Tertutup dan Terbuka) Bidang usaha yang tertutup
didasarkan atas kepentingan nasional, atas kepatutan dan konvensi internasional. Ketentuan
syarat investasi dalam UU sektor dan diatur di Perpres. Perlindungan terhadap UMK hanya boleh
dalam negeri, dan meningkatkan kapasitas melalui kemitraan.
12. Sertifikasi Jaminan Produk Halal Pelaksanaan sertifikasi produk halal diperluas dengan
melibatkan unsur organisasi keagamaan untuk percepatan pelaksanaan sertifikasi jaminan
produk halal (JPH). Namun, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memberikan fatwa halal.
13. Pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Pencabutan perda dan kerkada sesuai dengan
keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah pusat melakukan penyelarasan dan
sinkronisasi.
"Jadi yang diusulkan RUU Cipta Kerja, yang disampaikan pemerintah kepada DPR, pada Februari
kemarin sudah disepakati bahwa pencabutan perda tetap mengikuti mekanisme di dalam
putusan MK. Tidak dibatalkan presiden, tapi sesuai mekanisme yang ada," katanya.
"Dan untuk mengatur pengaturan ke depan agar ada keselarasan, maka pemerintah pusat
melakukan penyelarasan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan di bawah UU,
termasuk perda. Mekanisme proses tetap yang sudah ada," tambahnya.
14. Kemudahan Berusaha Kemudahan berusaha meliputi penyederhanaan pelayanan imigrasi
bagi investor, pendirian PT Perseroan untuk UMK, jaminan ketersediaan bahan baku bagi industri
dan BUMDes berbentuk badan hukum.
"Dan mudah-mudahan ini memberikan legalisasi terhadap pelaku usaha mikro kecil yang sangat
dinantikan mereka dan ada jaminan kesediaan jaminan bahan baku dan disepakati BUMDes
berbadan hukum," terangnya.
116
