Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 116
Senada dengan Supratman, Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan
Kemenko Perekonomian Elen Setiadi juga mengklaim hal serupa bahwa beberapa pasal dalam
10 klaster RUU Ciptaker tersebut sudah mencapai kata sepakat.
Setidaknya, menurut Elen ada 15 substansi dalam RUU Ciptaker yang telah disepakati antar-
pemerintah dan Baleg DPR RI. Berikut rinciannya:
1. Kesesuaian Tata Ruang Kesesuaian tata ruang tersebut menyangkut tata ruang di darat dan
laut, termasuk kawasan hutan. Menurut Elen, tata ruang menjadi salah satu hambatan ketika
para investor memulai untuk menetapkan/menentukan suatu lokasi.
"Tata ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR (Rencana Detail Tata
Ruang)," ujar Elen.
Oleh karena itu RDTR di dalam RUU Cipta Kerja didorong untuk dilakukan percepatan RDTR
dalam bentuk digital. RDTR ini sebagai acuan perizinan berusaha (kesesuaian tata ruang).
"Sehingga diharapkan bisa memudahkan pelaku usaha, terutama UMKM untuk memulai starting
bisnis dan menentukan lokasi sesuai kegiatan usahanya," lanjutnya.
2. AMDAL Tidak Dihilangkan Dalam draft pertama kali yang diajukan oleh pemerintah,
pemerintah ingin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dihilangkan, akhirnya tidak
jadi dihilangkan.
Elen menjelaskan mengenai persetujuan lingkungan tidak dihilangkan, dan AMDAL akhirnya
disepakati untuk hanya menyederhanakan bisnis proses, tanpa menghilangkan esensi
perlindungan ke daya dukung lingkungan, dan lingkungan hidup itu sendiri.
"Pengintegrasian perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha. AMDAL tetap ada untuk
kegiatan risiko tinggi," jelasnya.
3. Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Elen menjelaskan mengenai
SLF, pemerintah akan menerapkan persetujuan pembangunan gedung, dengan menerapkan
standar dan sertifikat layak fungsi.
"Akan ada guidance yang disiapkan Kementerian PUPR mengenai sertifikasi dan standar
bangunan yang harus disiapkan masyarakat. Terutama risiko rendah untuk bangunan sederhana,
tentu tinggal mengambil standar yang telah disiapkan," sambungnya.
4. Penerapan Perizinan Berbasis Risiko (Risk Based Approach) Perizinan berusaha, kata Elen,
akan didasarkan atas risiko rendah, menengah, dan tinggi. Risiko rendah dengan pendaftaran,
risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko tinggi dengan izin.
"Kalau yang risikonya rendah seperti UMK cukup pendafararan melalui sistem OSS (Online Single
Subbmission), akan ter-register dan mendapatkan semacam perizinan dari pemerintah pusat,"
tuturnya.
5. UMKM dan Koperasi Lewat RUU Cipta Kerja, Elen mengklaim UMKM dan Koperasi akan
mendapatkan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan.
"Baik UMKM dan Koperasi kita sudah sepakati sudah memberikan kemudahan dan
pemberdayaan dalam bentuk akseleratif dan dukungan dengan kemitraan dengan badan usaha
besar." 6. Riset dan Inovasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan ditugaskan untuk
membawahi riset dan inovasi. Serta akan ada kelembagaan riset dan inovasi di daerah.
7. Tindak Lanjut Putusan World Trade Organization (WTO) Tindak lanjut putusan WTO atas
Dispute Settlement (DS) 477 dan DS 478 atas ketentuan impor atas 4 UU (UU Pangan, UU
115
