Page 110 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan 15 substansi dalam Rancangan
Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) telah disepakati antara pemerintah
dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan
Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Elen Setiadi
mengungkapkan substansi pertama yang telah disepakati adalah kesesuaian tata ruang darat
dan laut.

PEMERINTAH KLAIM 15 SUBSTANSI RUU CIPTAKER DISEPAKATI DPR

Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memaparkan 15 substansi dalam
Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ( RUU Ciptaker ) telah disepakati antara
pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Staf Ahli Bidang Regulasi, Penegakan Hukum, dan Ketahanan Ekonomi Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Elen Setiadi mengungkapkan substansi pertama yang telah disepakati
adalah kesesuaian tata ruang darat dan laut.

Poin tata ruang ini juga berkaitan dengan percepatan penetapan rencana detail tata ruang
(RDTR) sebagai acuan perizinan.

"Kami harus integrasikan tata ruang baik di darat dan laut, termasuk kawasan hutan ini menjadi
salah satu hambatan ketika memulai untuk menetapkan atau menentukan suatu lokasi tata
ruangnya masih belum mencukupi atau memadai, termasuk RDTR," ungkap Elen dalam diskusi
virtual Policy Center ILUNI UI, Kamis (24/9).

Substansi kedua terkait persetujuan lingkungan. Beberapa hal yang dibahas adalah soal
integrasi perizinan lingkungan ke dalam perizinan berusaha dan analisis mengenai dampak
lingkungan (AMDAL).

"Untuk persetujuan lingkungan kami tidak hilangkan AMDAL, kami hanya menyederhanakan
bisnis proses tanpa hilangkan esensi perlindungan ke daya dukung lingkungan dan lingkungan
hidup itu sendiri," terang Elen.

Substansi ketiga berisi tentang persetujuan bangunan gedung dan sertifikat layak fungsi (SLF).
Elen menjelaskan pembangunan gedung harus menerapkan standar yang ditetapkan.

Substansi keempat adalah penerapan perizinan berbasis risiko. Nantinya, perizinan berusaha
didasarkan pada risiko yang rendah, menengah, dan tinggi.

"Risiko rendah dengan pendaftaran, risiko menengah dengan pemenuhan standar, dan risiko
tinggi dengan izin," jelas Elen.

Substansi kelima terkait Usaha Menengah Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi. Di sini,
pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Substansi keenam adalah riset dan inovasi. Pemerintah akan memberikan penugasan kepada
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan riset.

Substansi ketujuh adalah tindak lanjut putusan Organisasi Perdagangan Internasional (WTO).
Berikutnya, substansi kedelapan terkait penataan kewenangan perizinan berusaha di pusat dan
daerah.

109