Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 158
"Alhamdulillah dari 10 pasal, sudah 95 persen disepakati di tingkat panja," imbuh Supratman.
Meski klaster ketenagakerjaan belum dibahas secara formal, tapi Supratman mengaku telah
mendiskusikan hal ini dengan sejumlah kelompok buruh. Dari diskusi itu, DPR akan
membahasnya dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
dan Kementerian Ketenagakerjaan.
"Untuk melihat isu pokok yang terkait dengan upah minimum dan sebagainya," kata Supratman.
Ia bilang pihaknya dan pemerintah tak hanya akan membahas pekerja di sektor formal, tapi juga
informal. Pasalnya, jumlah pekerja di sektor informal kini mencapai 90-100 juta orang.
"Mudah-mudahan lewat omnibus law ini bisa memberikan jaminan, sehingga bisa menciptakan
lapangan kerja dan daya saing semakin baik," jelas dia.
Secara keseluruhan, DPR dan pemerintah telah menyepakati 15 substansi dalam RUU Omnibus
Law Cipta Kerja. Beberapa substansi yang dimaksud, antara lain kesesuaian tata ruang,
persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, penerapan perizinan berbasis risiko,
serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Kemudian, riset dan inovasi, tindak lanjut putusan WTO, penataan kewenangan perizinan
berusaha, lembaga pengelola investasi, pengadaan lahan dan bank tanah, persyaratan investasi,
sertifikasi jaminan produk halal, pencabutan peraturan daerah, kemudahan berusaha, dan
penataan ulang sanksi dengan penerapan ultimatum remedium.
157
