Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 159
Judul Pemerintah Pusat Tak Akan Ambil Wewenang Pemda Berikan Izin
Usaha
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-pusat-tak-akan-ambil-
wewenang-pemda-berikan-izin-usaha.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2020-09-24 13:56:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kita tidak ambil
alih wewenang Pemda tapi menerapkan NSPK, jadi tidak ada standar yang berbeda
negative - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kalau dalam
keadaan tertentu Pemda tidak bisa memberikan kepastian hukum nanti pemerintah pusat yang
akan melakukannya
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Nah yang
sifatnya standar nasional ini diberikan oleh pemerintah pusat
positive - Elen Setiadi (Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian) Kita tetap
melanjutkan WTO kita tetapi dengan memberikan perlindungan produk dalam negeri, ini sudah
kita dalami berminggu-minggu
Ringkasan
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah pusat tidak akan
mengambil wewenang pemerintah daerah dalam memberikan perizinan kegiatan usaha. Namun
dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah pusat memberikan tenggat
waktu untuk Pemda dalam memberikan kepastian perizinan kegiatan usaha.
PEMERINTAH PUSAT TAK AKAN AMBIL WEWENANG PEMDA BERIKAN IZIN USAHA
Merdeka.com - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan pemerintah pusat
tidak akan mengambil wewenang pemerintah daerah dalam memberikan perizinan kegiatan
usaha. Namun dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, pemerintah pusat
memberikan tenggat waktu untuk Pemda dalam memberikan kepastian perizinan kegiatan
usaha.
"Kita tidak ambil alih wewenang Pemda tapi menerapkan NSPK, jadi tidak ada standar yang
berbeda," kata Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Elen Setiadi dalam
Webinar bertema Menimbang Urgensi Omnibus Law di Tengah Pandemi, Jakarta , Kamis (24/9).
158
