Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 SEPTEMBER 2020
P. 160
Dia menjelaskan, pelaksanaan kewenangan perizinan tetap dilakukan oleh Pemda, namun Norma
Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat
mengambil alih perizinan berusaha hanya ketika Pemda tidak dapat memberikan keputusan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam NSPK.
"Kalau dalam keadaan tertentu Pemda tidak bisa memberikan kepastian hukum nanti pemerintah
pusat yang akan melakukannya," imbuhnya.
Terkait perizinan berusaha untuk proyek dan program strategis nasional perizinannya akan
menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. "Nah yang sifatnya standar nasional ini diberikan
oleh pemerintah pusat," kata dia.
Sementara itu terkait tindak lanjut WTO atas Dispute Settlement (DS) 477 dan 488 atas 4
undang-undang akan tetap diberikan perlindungan maksimal untuk produk dalam negeri. Empat
undang-undang tersebut yakni UU Pangan, UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, UU
Hortikultura dan UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
Elen menyebut WTO ini mengganggu iklim dunia usaha di Indonesia. Namun dalam RUU ini telah
disepakati Pemerintah akan melanjutkan WTO. "Kita tetap melanjutkan WTO kita tetapi dengan
memberikan perlindungan produk dalam negeri, ini sudah kita dalami berminggu-minggu,"
tandasnya.
[azz].
159
