Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 281
Ida mengungkapkan, tak seperti tahap pertama sebelumnya, untuk BLT tahap kedua pihaknya
diinstruksikan langsung oleh KPK untuk memadankan data penerima bantuan dengan data wajib
pajak.
Hal tersebut, menurutnya, untuk memastikan akurasi penyaluran bantuan. Pasalnya, hanya
pekerja yang tercatat bergaji di bawah Rp5 juta lah yang berhak menerima BLT.
"Tahap kedua ini yang berbeda karena harus atas rekomendasi dari KPK, kami harus
memadankan data penerima program ini dengan wajib pajak karena di Peraturan Menteri,
mereka yang dilaporkan upahnya di bawah Rp5 juta," jelas Ida seperti dikutip dari rilis pada
Jumat (6/11).
Dia menyebutkan pekerja formal atau yang terdaftar sebagai Wajib Pajak namun bergaji di atas
Rp5 juta dinyatakan tidak berhak menerima bantuan.
Sejauh ini, Ida bilang pemadanan data penerima telah dirampungkan dan data telah diserahkan
kepada BPJS ketenagakerjaan. Jika data tak bermasalah, kata Ida, Kemenaker bisa meneruskan
ke proses selanjutnya yaitu melakukan transfer ke rekening para pekerja.
"Kita berharap mudah-mudahan program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh
peserta BPJS ketenagakerjaan. Ini penyerahan tahap kedua. Alhamdulillah sudah 98,7 persen
sudah tersalurkan kepada penerima program, dari 12,4 juta penerima subsidi gaji/upah,"
ujarnya.
Pemerintah sendiri mengalokasikan dana sebesar Rp30 triliun untuk menyalurkan BLT pekerja
bergaji di bawah Rp5 juta.
(wel/sfr) window.
280
