Page 283 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 NOVEMBER 2020
P. 283
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU termin kedua
akan disinkronkan lebih dulu dengan data wajib pajak yang ada di Dirjen Pajak (DJP).
PENYALURAN BSU TERMIN 2 AKAN BERBEDA DARI SEBELUMNYA, MENAKER IDA
BERI PENJELASAN
Penyaluran bantuan subsidi gaji/upah (BSU) termin kedua (II) akan berbeda dari penyaluran
BSU di termin pertama.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan penyaluran BSU termin kedua
akan disinkronkan lebih dulu dengan data wajib pajak yang ada di Dirjen Pajak (DJP).
"Kami harus memadankan data program ini dengan data wajib pajak dari Dirjen Pajak (DJP).
Karena di peraturan menteri itu mereka dengan upah dibawah Rp5 juta," ujar Ida dalam
keterangannya, Jumat (6/11/2020).
Hal ini sesuai atas rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dijelaskan Ida, pemadanan data sudah diselesaikan dan datanya telah diserahkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
"Mudah-mudahan hari ini bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear n clean kami
akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja," kata Menaker Ida.
Ida mengungkapkan selama ini penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) berjalan lancar.
Pada termin I penyerapannya sudah mencapai 98,7 persen dari yang sudah tersalurkan kepada
12,4 juta penerima program.
"Kami berharap program pemerintah ini memberikan manfaat kepada seluruh peserta BPJS
Ketenagakerjaan," imbuhnya.
Untuk memastikan BSU benar-benar tersalurkan, Ida Fauziyah mendatangi kediaman penerima
BSU di Grinting, Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (6/11/2020).
Yang berbeda dari penerima program BSU kali ini penerima ini adalah perangkat desa dan
pekerja borongan.
"Saya baru saja silaturahim ke rumah Pak irfan dan Pak Sholeh. Mereka berdua merupakan
penerima program subsidi upah dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan," kata
Menaker Ida.
Menurutnya, para penerima program subsidi upah tersebut adalah peserta BPJS
Ketenagakerjaan dan memenuhi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
"Pak Sholeh ini adalah perangkat desa. Beliau menjadi peserta yang preminya dibayar oleh
Pemkab Sidoarjo. Ia mengambil program jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan. Sementara,
Pak Irvan ini adalah pekerja borongan di PT batara mulia jaya," kata Menaker Ida.
282
