Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 106

"Jika konteksnya ketenagakerjaan maka saya mengajak untuk melihat dengan baik  Undang-
              undang Cipta Kerja ini. Sesungguhnya kami semaksimal mungkin telah mengakomodasi berbagai
              aspirasi dari teman-teman SP/SB (Serikat Pekerja / Serikat Buruh) maupun dari pengusaha,"
              kata Ida di Jakarta, Selasa (10/11).

              Sejak awal proses sebelum pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR, Ida mengatakan, Kemenaker
              sudah  duduk  bersama  melalui  forum  tripartit  nasional  yang  melibatkan  unsur  pemerintah,
              pekerja, dan pengusaha. "Bahkan saat ini, kita juga mengundang untuk membahas rancangan
              peraturan pemerintah (RPP) yang menjadi perintah Undang-undang Cipta Kerja," kata menaker.

              Ia  mengatakan  ada  empat  Rancangan  PP  yang  telah  disiapkan  dan  sedang  dalam  proses
              penyusunan. "Di undang-undang diberi waktu 3 bulan, namun kami berusaha memaksimalkan
              forum dialog itu agar segera menyelesaikan RPP tersebut," kata dia.

              Empat RPP yang merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja yang tengah dibahas Tripartit
              Nasional,  yaitu  RPP  tentang  Pengupahan,  RPP  tentang  Tenaga  Kerja  Asing,  RPP  tentang
              Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

              Ida  mengatakan  pemerintah  terus  kerja  keras  untuk  menjaga  keberlangsungan  usaha  dan
              kepentingan buruh. Karena itu, pemerintah hadir di tengah-tengah, mendengarkan semua pihak
              dan memposisikan pekerja dan pengusaha sebagai saudara kembar yang harus diperlakukan
              secara adil dan sama.

              "Memang  tidak  mudah  mememukan  dua  kepentingan  diametral  yang  berbeda.  Namun  saya
              yakin,  meski  berbeda,  sebagai  orang  Indonesia  kita  tetap  harus  bersatu.  Pemerintah,
              pekerja/buruh dan pengusaha harus tetap bersama," terangnya.

              Pada hari ini, berbagai demontrasi dan unjuk rasa soal UU Cipta Kerja digelar di sejumlah lokasi,
              termasuk di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Menaker mengatakan unjuk rasa dan
              demonstrasi merupakan hak.
              Namun, ia berharap, pengunjuk rasa selalu mengikuti protokol kesehatan dan tidak bersikap
              anarkis. "Unjuk rasa, demo adalah hak dari masyarakat termasuk para pekerja atau mahasiswa.
              Saya tetap berharap teman-teman demo dengan mengikuti protokol kesehatan, tidak melakukan
              tindakan yang anarkis," kata dia.































                                                           105
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111