Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 109
Judul Permohonan pengujian UU Cipta Kerja bertambah dari KSBSI
Nama Media antaranews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.antaranews.com/berita/1831816/permohonan-pengujian-
uu-cipta-kerja-bertambah-dari-ksbsi
Jurnalis Dyah Dwi Astuti
Tanggal 2020-11-10 17:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi pemohon selanjutnya yang
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
ke Mahkamah Konstitusi.
Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, KSBSI diwakili Presiden Dewan
Eksekutif Elly Rosita Silaban dan Sekjen Dewan Eksekutif Dedi Hardianto mengajukan pengujian
formal dan materi.
PERMOHONAN PENGUJIAN UU CIPTA KERJA BERTAMBAH DARI KSBSI
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) menjadi pemohon selanjutnya yang
mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
ke Mahkamah Konstitusi.
Dikutip dari laman resmi Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, KSBSI diwakili Presiden Dewan
Eksekutif Elly Rosita Silaban dan Sekjen Dewan Eksekutif Dedi Hardianto mengajukan pengujian
formal dan materi.
Untuk uji formal, dalam pemohonannya, KSBSI menyebut pemerintah tidak melibatkan pekerja,
buruh, atau serikat pekerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja meski mendapatkan protes dari
serikat pekerja.
Pemohon mengakui terdapat pertemuan dengan pemerintah. Akan tetapi, hanya membahas
latar belakang diperlukannya omnibusl law, bukan rancangan pasal-pasal omnibus law .
Selanjutnya, pembahasan yang hanya 10 hari dinilai pemohon sangat tergesa-gesa.
Selain itu, pemohon menyoroti Pasal 6 yang menunjuk Pasal 5 Ayat (1) Huruf a. Akan tetapi,
dalam Undang-Undang Cipta Kerja hanya memuat Pasal 5.
Untuk uji materi, pasal yang dipersoalkan relatif cukup banyak, yakni Pasal 42 Ayat (3) Huruf c,
Pasal 57, Pasal 59, Pasal 61 Ayat (3), Pasal 61A Ayat (1), Pasal 89, Pasal 90B, Pasal 154A, Pasal
108
