Page 182 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 182
Judul Kemnaker Perkuat Pengawasan Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Kader Norma Ketenagakerjaan Perkebunan Sawit
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/bisnis/2020/11/10/kemnaker-perkuat-
pengawasan-sektor-perkebunan-kelapa-sawit
Jurnalis Larasati Dyah Utami
Tanggal 2020-11-10 12:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PPK & K3
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - M Iswandi Hari (Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan) Dalam
perkembangannya hingga Juli 2019, KNK terdapat di 22 provinsi dan 648 perusahaan. Adapun
jumlahnya terbagi menjadi KNK Muda sebanyak 925, KNK Madya sebanyak 250, dan KNK Utama
sebanyak 162
neutral - M Iswandi Hari (Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan) Terlaksananya
pengawasan pelaksanaan regulasi meliputi K3 dan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk usaha
perkebunan kelapa sawit pada 26 provinsi penghasil kelapa sawit secara berkala
neutral - Moch Edy Yusuf (Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian) Pada 2019, ekspor kelapa sawit sebesar 37,3 juta ton,
sementara market share sebanyak 55 persen. Dan pertumbuhan kelapa sawit rata-rata mencapai
8 persen, dan ekspor rata-rata mencapai 7 persen
positive - Zainuddin (Deputi Direktur Kepesertaan Korporasi dan Institusi BPJS Ketenagakerjaan)
Makanya saya sering sampaikan, sawit itu harga diri bangsa. Jadi harus kita perjuangkan
bersama
Ringkasan
Kementerian Ketenagakerjaan melalui Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) mengadakan Webinar Kader Norma
Ketenagakerjaan (KNK) Sektor Perkebunan Kelapa Sawit pada Senin (9/11/2020).
Direktur Bina Penegakan Hukum Ketenagakerjaan, M Iswandi Hari menjelaskan, KNK merupakan
personel perusahaan yang telah mendapat pembekalan mengenai norma ketenagakerjaan agar
memiliki pemahaman dan kemampuan membantu pengusaha dalam melaksanakan norma-
norma ketenagakerjaan di perusahaan.
181