Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 251
Judul Gelar Demo Tolak UU Ciptaker, KSPI Juga Tuntut Kenaikan Upah
Minimum
Nama Media merdeka.com
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-demo-tolak-uu-ciptaker-
kspi-juga-tuntut-kenaikan-upah-minimum.html
Jurnalis Rifa Yusya Adilah
Tanggal 2020-11-10 09:43:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi
perekonomian dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk
dalam membayar upah
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok buruh kembali menggelar unjuk rasa
penolakan UU Cipta Kerja pada hari ini, Selasa (10/11). Unjuk rasa digelar secara serentak di 24
provinsi di Indonesia.
Sementara itu di Jakarta, unjuk rasa dilakukan di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) mulai pukul 10.00 WIB.
GELAR DEMO TOLAK UU CIPTAKER, KSPI JUGA TUNTUT KENAIKAN UPAH MINIMUM
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok buruh kembali menggelar unjuk rasa
penolakan UU Cipta Kerja pada hari ini, Selasa (10/11). Unjuk rasa digelar secara serentak di 24
provinsi di Indonesia. Sementara itu di Jakarta, unjuk rasa dilakukan di depan Gedung
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mulai pukul 10.00 WIB.
Presiden KSPI, Said Iqbal mengatakan, demo lanjutan yang dilakukan pihaknya hari ini bukan
hanya untuk menolak pengesahan UU Cipta Kerja saja. Namun kelompok buruh juga menuntut
kenaikan Upah Minimum untuk tahun 2021. Baik itu UMP, UMK, UMSP, dan UMSK.
"Pandemi Covid-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan
dalam memenuhi hak pekerja dan buruh termasuk dalam membayar upah," katanya dalam
keterangan tertulisnya, Selasa (10/11).
Seperti yang diketahui, pada Senin kemarin (9/11) KSPI dan kelompok buruh telah menggelar
unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. [fik].
250
