Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 256
"Saya sulit merekrut karena pertama mahal, upah minimum dan tunjangan-tunjangan yang lain,
plus ada pekerja-pekerja yang tidak produktif tapi kalau saya berhentikan saya harus mengasih
pesangon yang cukup besar. Itu sangat memberatkan industri," kata dia.
Dia juga menyoroti pasal-pasal UU Cipta Kerja yang jarang dibahas. Dia mencontohkan dalam
UU tenaga kerja lama tidak disebutkan tentang kontrak bagi pekerja outsourcing.
"Kalau di UU yang sekarang, pekerja outsourcing harus memiliki kontrak dan dinyatakan jelas
apakah PKWT atau PKWTT. Jadi semangat perlindungan ke pekerja khususnya tenaga
outsourcing menjadi perhatian di UU Cipta kerja," kata Dewa Gede.
Saat ini yang perlu dipastikan dalam UU Cipta Kerja ada dua hal, pertama dari sisi legal atau
prosedur hukumnya, yaitu peraturan pemerintah yang mendukung UU tersebut.
Kedua, dari sisi pekerjanya perlu disiapkan dan dipastikan bahwa tenaga kerja nya mendapatkan
asupan skill, disediakan ruang-ruang tempat pendidikan, pelatihan, dan akses untuk
meningkatkan keterampilan agar mampu diserap oleh industri.
"Lewat UU Cipta Kerja, Industri akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. tapi tenaga kerja nya
tidak serta merta, tapi tenaga kerja nya harus siap memastikan bahwa tenaga kerja kita terlatih,
bisa dilatih, mau dilatih, punya tepat pelatihan dan dilatih dengan baik untuk masuk ke pasar
kerja atau industri kerja," pungkasnya.(Willy Widianto).
255
