Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 253
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPW Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur
Nuruddin Hidayat. Diperkirakan akan ada 1.000-2.000 massa yang bergabung dan menggelar
aksi di depan Kantor Gubernur dan Gedung Negara Grahadi, Surabaya.
"Bertepatan dengan Hari Pahlawan, agar lebih menumbuhkan semangat rekan-rekan buruh dan
mahasiswa, dalam melakukan perjuangan penolakan Omnibus Law dan penolakan politik upah
murah," kata Nuruddin saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Senin (9/11).
Selain melakukan penolakan terhadap Omnibus Law, Nuruddin mengatakan massa buruh yang
berdemonstrasi di Kantor Gubernur juga akan mendesak Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar
Parawansa untuk menetapkan kenaikan UMK (upah minimum kabupaten/kota) tahun 2021.
Hal itu, kata dia sudah diawali dengan aksi serikat buruh di kabupaten/kota yang mendesak agar
bupati/wali kota di daerah masing-masing segera memberikan rekomendasi kenaikan UMK ke
Gubernur Jawa Timur.
"Karena hingga saat ini tidak ada bupati/wali kota khususnya daerah ring 1 Jatim yang
mengirimkan rekom ke Gubernur," katanya.
Ia menuturkan, tenggat paling lambat bagi bupati/wali kota untuk memberikan rekomendasinya
ialah 13 November. Pihaknya pun bakal kembali menggelar aksi pada 19 atau 20 November
mendatang sebagaimana batas waktu terakhir bagi gubernur untuk menetapkan UMK 2021.
Sementara aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, kata
Nuruddin, akan lebih didominasi oleh aliansi mahasiswa dari berbagai universitas di Surabaya
dan Jatim.
"Yang di depan Grahadi, didominasi rekan-rekan mahasiswa," ujarnya.
Di depan Grahadi, para mahasiswa akan menggelar aksi Festival Rakyat. Nantinya kegiatan itu
akan diisi dengan teatrikal, baca puisi, pameran foto, sablon, pasar tani, lapak baca dan lainnya.
(frd/ain)
252
