Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 255
Ringkasan
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diundangkan belum
bisa dirasakan manfaatnya pada tahun ini dengan segera secara signifikan. Namun, dari sisi ide,
konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja yang lebih optimal
atau lebih besar.
Khusus di ketenagakerjaan, ada beberapa aspek yang selama ini dianggap menjadi biaya bagi
industri, perusahaan, dan investor juga diatur ulang. Misalnya, soal pesangon tenaga kerja yang
pengalinya diturunkan. Namun, aturan tersebut akan berlaku bagi pekerja yang sudah lama
bekerja. Selama itu industri selalu mengeluhkan tingginya membayar pesangon pekerja lama
apabila ingin meregenerasi dengan pekerja baru dan muda. Ke depannya, ada ruang untuk
meningkatkan proteksi atau perlindungan ke pekerja tidak hanya menjadi ranah pemerintah
ataupun ranah industri lewat jaminan kehilangan pekerjaan.
PENGAMAT UI: BUTUH WAKTU UNTUK BUKTIKAN MANFAAT UU CIPTA KERJA BISA
SERAP BANYAK TENAGA KERJA
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang baru diundangkan belum
bisa dirasakan manfaatnya pada tahun ini dengan segera secara signifikan.
Namun, dari sisi ide, konsep, dan semangatnya ingin membuka ruang penyerapan tenaga kerja
yang lebih optimal atau lebih besar.
"UU Cipta Kerja baru di launching, belum akan berdampak tahun ini secara signifikan. Intinya,
UU ini memberikan ruang kepada industri untuk merekrut tenaga kerja yang lebih banyak," ujar
Wakil Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LD FEB
UI) I Dewa Gede Karma Wisana dalam pernyataannya yang diterima Tribun, Selasa(10/11/2020).
Dia mengatakan, ada beberapa mekanisme untuk menyerap tenaga kerja yang lebih optimal.
Pertama, ada beberapa klaster yang dibahas secara simultan di UU Cipta Kerja sehingga
beberapa aspek dalam pembukaan unit usaha, investasi, peluang bisnis yang dibangun menjadi
lebih jelas dan lebih sinergis.
UU Cipta Kerja juga merevisi soal aturan perizinan usaha, aturan ketenagakerjaan, aturan
permodalan investasi dan aturan lingkungan meskipun masih ada perdebatan.
"Jadi UU Ini mengatur beberapa aspek secara simultan," kata Doktor Ilmu Ekonomi dari
Australian National University, Australia tersebut.
Khusus di ketenagakerjaan, lanjut dia, ada beberapa aspek yang selama ini dianggap menjadi
biaya bagi industri, perusahaan, dan investor juga diatur ulang.
Misalnya, soal pesangon tenaga kerja yang pengalinya diturunkan. Namun, aturan tersebut akan
berlaku bagi pekerja yang sudah lama bekerja.
Selama itu industri selalu mengeluhkan tingginya membayar pesangon pekerja lama apabila ingin
meregenerasi dengan pekerja baru dan muda.
Ke depannya, ada ruang untuk meningkatkan proteksi atau perlindungan ke pekerja tidak hanya
menjadi ranah pemerintah ataupun ranah industri lewat jaminan kehilangan pekerjaan.
254
