Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 40

Judul               BURUH MINTA UMK 2021 NAIK
                Nama Media          Bisnis Indonesia
                Newstrend           Peraturan Upah Minimum
                Halaman/URL         Pg23
                Jurnalis            K57
                Tanggal             2020-11-11 04:29:00
                Ukuran              212x284mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 163.240.000

                News Value          Rp 489.720.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar) Buruh meminta
              UMP  tetap  naik  walau  diterbitkan  tidak  naik,  kita  minta  direvisi,  kemudian  terakhir  adalah
              mengenai UMSK [Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota]

              neutral - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar) Ini [penetapan
              UMK] waktunya sebentar lagi. Kita minta pak gubernur untuk menaikkan, jangan sampai seperti
              UMP tidak naik

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar) Kalau diambil
              terakhir triwulan ketiga memang minus, tapi kan ada pertumbuhan di tahun sebelumnya dan
              amanat  PP  78  begitu  menghitungnya,  saya  mau  berdebat  tapi  belum  waktunya.  Itu  di  bab
              penjelasan kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga - keempat 2019 dan kesatu di 2020 itu
              plus semua, yang minus hanya di kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan inflasi
              dan pertumbuhan ekonomi di angka 8

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar) Pak Gubernur
              jangan melihat SE dari menaker yang ga boleh naik dan tak mempertimbangkan hukum, tata
              cara penetapan upah minimum. Karena sudah jelas dalam UU 13 tahun 2003 dan PP 78 sudah
              jelas aturannya. Jangan gara-gara ada pandemi diabaikan aturan

              negative  -  Sabila  Rosyad  (DPW  SPMI  Jabar)  Dewan  pengupahannya  tidak  usah  khawatir
              remomendasikan kenaikan, karena kami juga kecewa kepada Gubernur yang mengirimkan surat
              kepada bupati wali kota se-Jabar agar mengikuti SE Menaker, artinya mengirimkan sinyal agar
              UMK tidak naik. Padahal UMK adalah otonomi daerah, dan tata cara kenaikan daerah diatur
              dalam PP 78 tahun 2015

              negative  -  Ridwan  Kamil  (Gubernur  Jawa  Barat)  Ada  tiga  aspirasi.  Pertama  terkait  UMSK
              terdahulu ada dinamika yang perlu diselesaikan. Kemudian, keberatan terhadap UMP yang tidak
              naik. Saya dengar aspirasi dan harapan agar UMK sesuai aspirasi

              neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Semua poin-poin aspirasi ini akan kami bahas
              nanti. Terkait UMSK akan kita bahas. Monitoring UMK akan kita bahas nanti seadil-adilnya. Saya
              akan menyampaikan hasil final.


                                                           39
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45