Page 42 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 42
"Pak Gubernur jangan melihat SE dari menaker yang ga boleh naik dan tak mempertimbangkan
hukum, tata cara penetapan upah minimum. Karena sudah jelas dalam UU 13 tahun 2003 dan
PP 78 sudah jelas aturannya. Jangan gara-gara ada pandemi diabaikan aturan," katanya.
Sabila Rosyad dari DPW SPMI Jabar pun mengamini pernyataan Roy Jinto. Dia bahkan meminta
kepala daerah di tingkat kabupaten kota dan dewan pengupahan agar tidak takut menaikkan
UMK.
"Dewan pengupahannya tidak usah khawatir remomendasikan kenaikan, karena kami juga
kecewa kepada Gubernur yang mengirimkan surat kepada bupati wali kota se-Jabar agar
mengikuti SE Menaker, artinya mengirimkan sinyal agar UMK tidak naik. Padahal UMK adalah
otonomi daerah,
dan tata cara kenaikan daerah diatur dalam PP 78 tahun 2015," jelas dia.
Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam audiensinya bersama para buruh mengatakan, ada tiga poin
penting yang disampaikan serikat pekerja dan buruh. Salah satunya adalah UMK yang akan
ditetapkan pada 21 November 2020.
"Ada tiga aspirasi. Pertama terkait UMSK terdahulu ada dinamika yang perlu diselesaikan.
Kemudian, keberatan terhadap UMP yang tidak naik. Saya dengar aspirasi dan harapan agar
UMK sesuai aspirasi," katanya.
Dia menyatakan, semua aspirasi yang disampaikan serikat pekerja dan buruh akan dibahas
bersama Dewan Pengupahan Jabar. Soal UMK, katanya, merupakan kewe-nangan
kabupaten/kota.
"Semua poin-poin aspirasi ini akan kami bahas nanti. Terkait UMSK akan kita bahas. Monitoring
UMK akan kita bahas nanti seadil-adilnya.
Saya akan menyampaikan hasil final," ucapnya.
"Penetapan UMK adalah kewenangan pengajuan pertama dari bupati/wali kota. Saya monitor
berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan kearifan lokal," imbuhnya.
Dalam audiensi, pihaknya memaparkan situasi ekonomi di Jabar. Menurutnya, situasi ekonomi
di setiap daerah berbeda-beda. Hal tersebut menjadi salah satu faktor dalam penetapan UMP.
Dia mengatakan, saat ekonomi terpukul karena pandemi Covid-19, ekonomi Jabar terkontraksi
lebih dalam dari rata-rata nasional. Hal itu salah satunya karena 60% industri manufaktur
Indonesia berada di Jabar.
"Situasi daerah tidak pernah sama. Jabar, teorinya, kalau jatuh akan sangat dalam dari pada
nasional, tapi kalau kebangkitan dia juga paling tinggi dari nasional. Jadi, sifat ekonomi Jabar itu
ada keunikan," katanya.
"60 persen industri (manufaktur) ada di Jabar. Jadi dinamika pengupahan, PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja), dan sebagainya, yang paling parah adalah Jabar jika dibandingkan dengan
provinsi lain," tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tfenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung, Arief Syaepudin
mengatakan, usulan serikat pekerja mengenai pengupahan akan dibahas pada Rapat Dewan
Pengupahan.
"Batas akhir 21 November, menunggu hasil Dewan Pengupahan Kota," ujarnya.
41
