Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

positive - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Penetapan UMK adalah kewenangan pengajuan
pertama dari bupati/wali kota. Saya monitor berbeda-beda sesuai dengan dinamika ekonomi dan
kearifan lokal

negative - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) Situasi daerah tidak pernah sama. Jabar,
teorinya, kalau jatuh akan sangat dalam dari pada nasional, tapi kalau kebangkitan dia juga
paling tinggi dari nasional. Jadi, sifat ekonomi Jabar itu ada keunikan

neutral - Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat) 60 persen industri (manufaktur) ada di Jabar. Jadi
dinamika pengupahan, PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), dan sebagainya, yang paling parah
adalah Jabar jika dibandingkan dengan provinsi lain

neutral - Arief Syaepudin (Kepala Dinas Tfenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandung) Batas akhir 21
November, menunggu hasil Dewan Pengupahan Kota

Ringkasan

Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto mengatakan ada beberapa
hal yang disampaikan pihak buruh kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait upah 2021.
"Buruh meminta UMP tetap naik walau diterbitkan tidak naik, kita minta direvisi, kemudian
terakhir adalah mengenai UMSK [Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota]," katanya, Selasa
(10/11).

BURUH MINTA UMK 2021 NAIK

Serikat pekerja di Jawa Barat meminta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 naik
meskipun Upah Minimum Provinsi (UMP) tidak mengalami kenaikan yaitu di angka Rpl .810.350.

Ketua umum Pimpinan Pusat FSP TSK SPSI Jabar, Roy Jinto Ferianto mengatakan ada beberapa
hal yang disampaikan pihak buruh kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait upah 2021.

"Buruh meminta UMP tetap naik walau diterbitkan tidak naik, kita minta direvisi, kemudian
terakhir adalah mengenai UMSK [Upah Minimum Sektoral Kabupaten/ Kota]," katanya, Selasa
(10/11).

Menurut dia, berdasarkan ketentuan, UMK segera ditetapkan paling lambat pada 21 November
2020. "Ini [penetapan UMK] waktunya sebentar lagi. Kita minta pak gubernur untuk menaikkan,
jangan sampai seperti UMP tidak naik," kata dia.

Dia menjelaskan bahwa dalam PP 78 pasal 43 dan 44 di bab penjelasan disebutkan bahwa untuk
menghitung pertumbuhan ekonomi itu tidak di akhir. Perhitungan year on year (yoy) menurut
dia adalah triwulan ketiga dan keempat tahun 2019 kemudian triwulan pertama dan kedua di
tahun 2020.

"Kalau diambil terakhir triwulan ketiga memang minus, tapi kan ada pertumbuhan di tahun
sebelumnya dan amanat PP 78 begitu menghitungnya, saya mau berdebat tapi belum waktunya.
Itu di bab penjelasan kalau menghitung, tiga triwulan ini, ketiga-keempat 2019 dan kesatu di
2020 itu plus semua, yang minus hanya di kuartal kedua ini. Maka kalau diambil rata-rata dengan
inflasi dan pertumbuhan ekonomi di angka 8," katanya.

Pihaknya menilai persoalan pandemi Covid-19 tidak boleh dijadikan acuan dalam penentuan
upah. Mengingat pertumbuhan ekonomi masih terjadi.

40