Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020

Judul Buruh Sulsel Kembali Demo Minta UMP Dinaikkan
Nama Media rri.co.id
Newstrend Peraturan Upah Minimum
Halaman/URL https://rri.co.id/makassar/804-peristiwa/927508/buruh-sulsel-kembali-
demo-minta-ump-dinaikkan
Jurnalis Khaeruddin B
Tanggal 2020-11-10 21:00:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Puluhan dari Serikat Pekerja Nasional tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD DPRD Provinsi sulsel Jalan Urip Sumiharjo
Selasa (10/11/2020).

Mereka menolak Undang-undang Omnibus Law yang telah di sahkan oleh DPR RI pada Tanggal
05 oktober 2020.

BURUH SULSEL KEMBALI DEMO MINTA UMP DINAIKKAN

Puluhan dari Serikat Pekerja Nasional tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD DPRD Provinsi sulsel Jalan Urip Sumiharjo
Selasa (10/11/2020). Mereka menolak Undang-undang Omnibus Law yang telah di sahkan oleh
DPR RI pada Tanggal 05 oktober 2020.
Perwakilan dari KSPI Sulsel Fadli saat berorasi menilai menganggap Pemerintah di masa pandemi
Covid 19, begitu antusias untuk mensahkan UU Omnibus Law ini, di mana Undang-undang
Omnibus Law lebih berpihak kepada Pengusaha ketimbang buruh dan masyarakat itu sendiri.///
Beberapa subtensi isi Omnisbus Law Cipta Kerja yang menjadi Alasan utama yaitu Penghapusan
Upah Minimum Kota (UMK) di ganti dengan Upah Minimum Provinsi (UMP). Penghapusan itu
membuat upah Pekerja lebih Rendah.// Padahal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 di sebutkan
tidak boleh eda Pekerja yang mendapat Upah di bawah minimum.

Selain itu Kata Fadli juga Kontrak Seumur hidup dan rentan PHK : UU Cipta kerja tak lagi
menyebutkan batas waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) atau pegawai kontrak,
Padahal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 59 ayat 4 disebutkan, Perjanjian kerja waktu
tertentu yang di dasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua)
tahun dan hanya boleh di perpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu Tahun Fadli
berharap agar Pemprov Sulsel kenaikan UMP yang telah di umumkan beberapa waktu lalu
sebesar 2 persen tersebut dinaikkan karena melihat kondisi saat ini buruh yang telah berkeluarga
tidak dapat mencukupi.

82