Page 88 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 11 NOVEMBER 2020
P. 88
Judul Dua poin ini perlu jadi prioritas dalam aturan turunan perlindungan
pekerja migran
Nama Media kontan.co.id
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL https://nasional.kontan.co.id/news/dua-poin-ini-perlu-jadi-prioritas-
dalam-aturan-turunan-perlindungan-pekerja-migran
Jurnalis Ratih Waseso
Tanggal 2020-11-10 20:07:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen Binapenta
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Wahyu Susilo (Direktur Eksekutif Migrant CARE) Aturan tentang pekerja kelautan dan
kewenangan pemerintah daerah hingga tingkat desa
Ringkasan
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa aturan turunan dari UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) segera
dirampungkan.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE mengatakan, terdapat dua hal yang perlu menjadi
prioritas dalam penyusunan aturan turunan tersebut
DUA POIN INI PERLU JADI PRIORITAS DALAM ATURAN TURUNAN PERLINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyebut bahwa aturan turunan dari UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) segera
dirampungkan.
Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant CARE mengatakan, terdapat dua hal yang perlu menjadi
prioritas dalam penyusunan aturan turunan tersebut."Aturan tentang pekerja kelautan dan
kewenangan pemerintah daerah hingga tingkat desa," kata Wahyu kepada Kontan.co.id pada
Selasa (10/11).Selain itu, seluruh aturan turunan harus memperhatikan aspek-aspek
perlindungan perempuan dan anti perdagangan manusia. Adapun, Wahyu menerangkan amanat
UU No. 18 Tahun 2017 tidak hanya dapat dijalankan melalui penerbitan aturan turunan.
Pemerintah Indonesia dinilai juga perlu menyiapkan transformasi tata kelola migrasi tenaga kerja
yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi desentralisasi.
87
