Page 270 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 270

SATU PEKAN DIBUKA, POSKO THR DISNAKERTRANS PALEMBANG BELUM TERIMA
              ADUAN
              PALEMBANG, - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palembang sudah menyediakan posko
              THR bagi karyawan dan buruh yang hendak mengadu perihal Tunjangan Hari Raya.

              Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Palembang Yanuarpan Yany melalui Kabid
              Hubungan  Industrial  Fahmi  Atta  mengatakan,  posko  pengaduan  itu  berfungsi  menampung
              aspirasi  karyawan  jika  ada  perusahaan  yang  melanggar  Surat  Edaran  Kementerian
              Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan
              2021 bagi Pekerja/Buruh.

              "Disebutkan  pembayaran  THR  buruh  paling  lambat  tujuh  hari  sebelum  Hari  Raya  Idul  Fitri.
              Namun,  terdapat  pengecualian  bagi  perusahaan  yang  terdampak  pandemi  Covid-19,"  kata
              Fahmi, Rabu (28/4/2021).

              Posko THR Disnaker Kota Palembang telah dibuka sejak Kamis 22 April lalu dan hingga kini belum
              menerima aduan secara tertulis. "Belum ada yang melapor, karena yang kami catat hanya kalau
              dia mengadu dengan surat tertulis. Kalau hanya mengadu secara lisan memang sudah ada, tapi
              itu tidak dihitung tidak valid lah," jelasnya.

              Ia menerangkan, pengaduan soal THR bisa dilakukan secara tertulis dengan melampirkan surat.
              Tujuannya agar dapat menjadi bukti. "Sebab aduan akan kami teruskan ke Disnaker Provinsi,"
              singkatnya.

              Pembayaran THR buruh/karyawan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Namun,
              terdapat pengecualian bagi perusahaan yang terdampak pandemi Covid-19.

              "Karena kita tahu tidak menutup kemungkinan ada perusahaan yang tak mampu membayar full
              tapi  dicicil,  paling  tidak,  sampai  selesai  lebaran  sudah  lunas.  Pokoknya  jangan  sampai  tidak
              tuntas, " jelasnya.

              Mengenai  sanksi  ia  menambahkan,  bagi  perusahaan  terbukti  tidak  membayar  THR  akan
              dikenakan sanksi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan rekomendasi.

              "Penjatuhan sanksi perusahaan yang tidak membayar THR menjadi kewenangan Kepala Daerah
              dengan  memperhatikan  rekomendasi  dari  hasil  pemeriksaan  pengawas  ketenagakerjaan,"
              tutupnya.




























                                                           269
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275