Page 338 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

SE Menaker itu intinya mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk memastikan pembayaran
THR oleh pengusaha kepada buruh dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Bagi perusahaan
yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 harus membuktikannya lewat laporan keuangan
perusahaan secara transparan, kemudian menjalin dialog dengan buruh mengenai kesepakatan
pembayaran THR maksimal dibayar H-1 sebelum lebaran.

MENAKER INGATKAN SANKSI BAGI PELANGGAR KETENTUAN THR

Pemerintah terus mendorong kalangan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR)
keagamaan secara penuh dan tepat waktu. Salah satu upaya yang dilakukan Menteri
Ketenagakerjaan yakni menerbitkan Surat Edaran (SE) No.M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.

SE Menaker itu intinya mendorong Gubernur, Bupati/Walikota untuk memastikan pembayaran
THR oleh pengusaha kepada buruh dilakukan secara penuh dan tepat waktu. Bagi perusahaan
yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 harus membuktikannya lewat laporan keuangan
perusahaan secara transparan, kemudian menjalin dialog dengan buruh mengenai kesepakatan
pembayaran THR maksimal dibayar H-1 sebelum lebaran.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan SE ini sudah mempertimbangkan kondisi
perekonomian, mengingat pemerintah telah banyak memberikan insentif dan stimulus kepada
dunia usaha. Sebelum diterbitkan pemerintah telah membahasnya bersama lembaga kerja sama
tripartit nasional dan dewan pengupahan nasional yang anggotanya terdiri dari unsur
pemerintah, pengusaha, dan buruh.

Ida mengatakan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan, paling
lambat H-7 harus menyampaikan laporan keuangan internal perusahaan secara transparan
kepada dinas ketenagakerjaan setempat. Kemudian dilakukan dialog antara pengusaha dan
buruh untuk menyepakati pembayaran THR yang pembayarannya maksimal harus dilakukan H-
1 sebelum lebaran. “Kami beri kelonggaran sampai H-1, besaran THR harus sesuai ketentuan,”
kata Ida Fauziyah dalam diskusi secara daring bertema “THR Dorong Konsumsi,” Senin
(26/4/2021) kemarin. (Baca Juga: 3 Status Buruh yang Berhak Menerima THR)

Dia menerangkan SE tahun 2021 ini berbeda dengan SE tahun 2020 dimana pengusaha yang
terdampak Covid-19 bisa membayar THR dengan cara dicicil sampai akhir tahun 2020. Tentunya
perusahaan yang terdampak Covid-19 itu harus menunjukkan laporan keuangan internal secara
transparan, dan melakukan dialog bipartit dengan buruh mengenai pembayaran THR.

Dalam pengawasan pembayaran THR tahun ini pemerintah melibatkan kalangan serikat buruh
dan organisasi pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional. Pemerintah juga
telah membentuk Posko THR di 34 provinsi untuk memudahkan masyarakat berkonsultasi dan
melaporkan persoalan terkait pembayaran THR.
Ida mencatat sampai 4 Juni 2020 terdapat 410 pengaduan pembayaran THR yang dinilai perlu
ditindaklanjuti. Dari jumlah tersebut, 307 perusahaan telah diperiksa dan dilakukan pembinaan,
sehingga THR dibayar pengusaha. Sebanyak 103 perusahaan masih diproses pengawas
ketenagakerjaan untuk pelaksanaan nota pemeriksaan, dan terkait juga dengan proses
penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI). Dari 307 perusahaan yang diperiksa itu ada
5 perusahaan yang dijatuhi sanksi.

“5 perusahaan itu berlokasi di Jawa Tengah, Riau, dan DKI Jakarta. Sanksi yang dapat diberikan
kepada pihak yang melanggar ketentuan THR yakni administratif dan denda,” bebernya.

337