Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021
P. 337

Judul               Menaker Ingatkan Sanksi bagi Pelanggar Ketentuan THR
                Nama Media          hukumonline.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6088ee368c83f/menaker-
                                    ingatkan-sanksi-bagi-pelanggar-ketentuan-thr
                Jurnalis            Ady Thea DA
                Tanggal             2021-04-28 12:00:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) “Kami beri kelonggaran sampai H-1, besaran
              THR harus sesuai ketentuan,”

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) “5 perusahaan itu berlokasi di Jawa Tengah,
              Riau, dan DKI Jakarta. Sanksi yang dapat diberikan kepada pihak yang melanggar ketentuan
              THR yakni administratif dan denda,”

              neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) “Pengawas akan melakukan tindakan berupa
              nota  pemeriksaan  sampai  rekomendasi  kepada  Gubernur,  Bupati/walikota  untuk  pengenaan
              sanksi administratif. Ada denda 5 persen dari total nilai THR jika pengusaha terlambat membayar
              THR kepada buruh,”

              neutral - Adi Mahfudz Wuhadji (Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha,)
              “Kami sebagai pelaku usaha tidak keberatan, tapi memang harus realistis menyikapi pembayaran
              THR ini karena ada juga sektor yang mampu dan tidak mampu,”

              neutral - Aviliani (Pengamat Ekonomi Indef,) “Ini artinya kondisinya belum normal, belum banyak
              perusahaan  yang  bisa  menerima  keuntungan  seperti  biasanya.  Tapi  jangan  sampai  ada
              pengusaha yang mampu, tapi mengaku tidak mampu membayar THR,”

              neutral - Timboel Siregar (Sekjen OPSI,) “Bagi perusahaan yang tidak mampu, pengawas perlu
              mendorong  perusahaan  bernegosiasi  dengan  buruh  atau  serikat  buruh,  dan  mengawal
              pembayaran sesuai kesepakatan,”



              Ringkasan

              Pemerintah terus mendorong kalangan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR)
              keagamaan  secara  penuh  dan  tepat  waktu.  Salah  satu  upaya  yang  dilakukan  Menteri
              Ketenagakerjaan  yakni  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)  No.M/6/HK.04/IV/2021  tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
              di Perusahaan.

                                                           336
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342