Page 339 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Lebih lanjut, Ida menerangkan PP No.36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mengatur sanksi
administratif untuk pengusaha yang tidak membayar THR dan telat membayar THR. Sanksi
administratif diberikan secara bertahap mulai dari teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha;
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha.

Teguran tertulis berupa peringatan tertulis atas pelanggaran yang dilakukan pengusaha.
Pembatasan kegiatan usaha berupa pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam
waktu tertentu; dan/atau penundaan pemberian izin usaha di salah satu atau beberapa lokasi
bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.

Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi berupa tindakan tidak menjalankan
sebagian atau seluruh alat produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu. Sedangkan,
pembekuan kegiatan usaha berupa tindakan menghentikan seluruh proses produksi barang
dan/atau jasa di perusahaan dalam waktu tertentu.

“Pengawas akan melakukan tindakan berupa nota pemeriksaan sampai rekomendasi kepada
Gubernur, Bupati/walikota untuk pengenaan sanksi administratif. Ada denda 5 persen dari total
nilai THR jika pengusaha terlambat membayar THR kepada buruh,” ujar Menaker mengingatkan.

Tidak keberatan, tapi harus realistis

Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional dari unsur pengusaha, Adi Mahfudz Wuhadji,
mengapresiasi kebijakan pemerintah terkait pembayaran THR 2021 ini. Kebijakan ini sudah
dikomunikasikan bersama lembaga kerja sama tripartit nasional. Kebijakan ini tepat, dimana
tidak ada alasan bagi pengusaha yang mampu memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai
ketentuan. Bagi pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 ada solusi untuk
dilakukan dialog secara bipartit antara buruh dan pengusaha.

“Kami sebagai pelaku usaha tidak keberatan, tapi memang harus realistis menyikapi pembayaran
THR ini karena ada juga sektor yang mampu dan tidak mampu,” kata Adi Pengamat Ekonomi
Indef, Aviliani, mencatat perekonomian tahun ini relatif membaik dibanding 2020, tapi belum
sepenuhnya normal. Target pertumbuhan ekonomi 5 persen diperkirakan hanya mampu tercapai
4 persen, bahkan triwulan pertama tahun 2021 pertumbuhan masih negatif.

“Ini artinya kondisinya belum normal, belum banyak perusahaan yang bisa menerima
keuntungan seperti biasanya. Tapi jangan sampai ada pengusaha yang mampu, tapi mengaku
tidak mampu membayar THR,” ujarnya.

Sekjen OPSI, Timboel Siregar, mengatakan pembentukan Posko THR adalah rutinitas tahunan
yang dilakukan Kementerian Ketenagakerjaan. Selama ini Posko THR sifatnya pasif, hanya
menunggu laporan. Akibatnya masalah pembayaran THR terus terjadi setiap tahun dan
keberadaan Posko THR seolah tidak berdampak terhadap penyelesaian kasus yang dialami
buruh.

Timboel mengusulkan Posko THR bersifat aktif dengan cara menyambangi setiap perusahaan
untuk memastikan perusahaan sudah menyiapkan anggaran THR jauh sebelum hari raya
keagamaan, sehingga H-7 THR sudah bisa dibayar. “Bagi perusahaan yang tidak mampu,
pengawas perlu mendorong perusahaan bernegosiasi dengan buruh atau serikat buruh, dan
mengawal pembayaran sesuai kesepakatan,” katanya ketika dihubungi, Rabu (28/4/2021).

Menurut Timboel, seluruh pengawas ketenagakerjaan perlu diperintahkan untuk datang ke
perusahaan memastikan tersedianya anggaran THR bagi buruh. Petugas pengawas juga
berkomunikasi dengan buruh dan serikat buruh serta meminta mereka memberi laporan kepada
pengawas jika perusahaan tidak membayar THR.

338