Page 113 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 113
Sementara, pada urutan kedua hingga kelima ditempati oleh Jawa Barat dengan 1.029.830
pekerja (18,72 persen), Jawa Tengah dengan 702.531 pekerja (12,77 persen), Jawa Timur
dengan 560.670 pekerja (10,19 persen), dan Banten dengan 455.193 pekerja (8,28 persen).
"Subsidi upah ini diharapkan mampu menjaga serta meningkatkan daya beli pekerja, dan
mendongkrak belanja konsumsi. Sehingga menimbulkan multiplier effect pada pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujar Ida dalam keterangan resminya, Senin (7/9).
Melalui BLT pekerja, lanjut Ida, pemerintah berusaha melindungi, meningkatkan dan
mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi covid-19.
Uang yang masuk langsung ke rekening pekerja tersebut dapat dibelanjakan sesuai dengan
kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun sekunder.
"Akan lebih baik jika bantuan subsidi gaji atau upah dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM.
Dengan demikian, industri lokal dan UMKM juga ikut bergeliat," terang Ida.
Ida juga menyampaikan pihaknya bakal terus memantau dan melakukan evaluasi penyaluran
bantuan subsidi upah. Dengan demikian, proses penyaluran tahap berikutnya makin
memuaskan.
BLT pekerja diberikan sebesar Rp600 ribu per bulan selama empat bulan dengan mekanisme
penyaluran per dua bulan sekali, yakni Rp1,2 juta.
1. DKI Jakarta (1.071.414 - 19,48 persen) 2. Jawa Barat (1.029.830 - 18,72 persen) 3. Jawa
Tengah (702.531 - 12,77 persen) 4. Jawa Timur (560.670 - 10,19 persen) 5. Banten (455.193
- 8,28 persen) 6. Sumatera Utara (242.368 - 4,41 persen) 7. Kalimantan Timur (166.026 - 3,02
persen) 8. Riau (152.850 - 2,78 persen) 9. Bali (133.197 - 2,42 persen) 10. Kepulauan Riau
(116.790 - 2,12 persen) 11. Sumatera Selatan (106.030 - 1,93 persen) 12. Kalimantan Tengah
(97.376 - 1,77 persen) 13. DI Yogyakarta (91.518 - 1,66 persen) 14. Kalimantan Selatan
(85.510 - 1,55 persen) 15. Lampung (83.848 - 1,52 persen) 16. Kalimantan Barat (82.863 -
1,51 persen) 17. Sulawesi Selatan (63.392 - 1,15 persen) 18. Jambi (51.256 - 0,93 persen) 19.
Sumatera Barat (41.009 - 0,75 persen) 20. Sulawesi Utara (27.802 - 0,51 persen) 21. Bangka
Belitung (22.527 - 0,41 persen) 22. NTB (16.379 - 0,30 persen) 23. Bengkulu (16.176 - 0,29
persen) 24. Kalimantan Utara (11.719 - 0,21 persen) 25. Sulawesi Tengah (10.654 - 0,19
persen) 26. Aceh (10.110 - 0,18 persen) 27. Papua Barat (8.819 - 0,16 persen) 28. Papua
(8.331 - 0,15 persen) 29. Maluku (7.302 - 0,13 persen) 30. NTT (7.264 - 0,13 persen) 31.
Sulawesi Barat (5.980 - 0,11 persen) 32. Sulawesi Tenggara (5.789 - 0,11 persen) 33. Gorontalo
(4.963 - 0,09 persen) 34. Maluku Utara (2.514 - 0,05 persen) (hrf/bir).
112
