Page 108 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

"Pesangon misalnya seharusnya Rp 1 juta tapi perusahaan hanya punya Rp 500 ribu, selama
karyawan sepakat untuk dibayar seperti itu, ya tidak masalah." "Tapi selama tidak sepakat, itu
bisa diajukan ke Peradilan Hubungan Industrial (PHI), bisa mengajukan gugatan di peradilan,"
kata Badrus.

Sementara itu, terkait kasus pesangon yang tak cair atau pesangon dicicil, Badrus menyebutkan,
hal ini juga dapat digugat apabila tidak menemui kesepakatan antara pihak perusahaan dan
pekerja yang di-PHK.

Namun, gugatan dapat dilakukan apabila perusahaan memang masih memiliki aset.

"Misalnya, perusahaannya itu bukan kontrak, itu tempat sendiri, nah kalau itu sebagai jaminan,
kalau perusahaan nggak bisa bayar, ini harus dilelang. Kalau sudah dilelang, laku, kemudian
bayarannya harus diberikan pada karyawan," jelas Badrus.

"Jadi kita melakukan gugatan itu jelas, nanti ada harapannya. Harapannya, pesangonnya
dibayar, kalau nggak dibayar, nanti dilelang tanahnya. Itu menurut saya yang karyawan harus
tahu," sambungnya.

Badrus pun menyampaikan, di masa pandemi seperti saat ini, sebaiknya permasalahan
diselesaikan secara kekeluargaan.

Namun, apabila terpaksa tidak menemukan titik temu dan perusahaan masih memiliki aset maka
gugatan dapat dilakukan.
"Dalam pandemi ini, masalah kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selesaikan
kekeluargaan dulu. Biasanya ada mediasi dulu. Kalau bisa mediasi, mediasi dulu," ujarnya.

"Tapi kalau terpaksanya tidak bisa, perusahaan masih punya aset, itu masih bisa dilakukan
gugatan di peradilan," tambah Badrus.

Sepanjang Maret-Juli 2020, Kemnaker Catat 2,14 Juta Pekerja Terdampak Pandemi Covid-19
Seperti yang diberitakan Kontan.co.id , pandemi Covid-19 menimbulkan efek perlambatan
ekonomi lantaran kegiatan bisnis tidak bisa berjalan normal.

Akibatnya, banyak orang juga mengalami kehilangan pekerjaan.

Hingga 31 Juli 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 2,14 juta tenaga
kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19.

"Pukulan pada sektor perekonomian ini pada akhirnya juga berdampak pada sektor
ketenagakerjaan." "Ada banyak pekerja yang terdampak akibat melambatnya perekonomian.
Data yang dihimpun Kemenaker sejak awal Maret sampai akhir Juli 2020 tidak kurang dari 2,1
juta pekerja dilaporkan terdampak," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, seperti yang
diberitakan Kontan.co.id , Rabu (5/8/2020).

Bila dirinci, pekerja di sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ada
sebanyak 383.645 orang dan ada 1,13 juta pekerja formal yang dirumahkan.

Sementara itu, pekerja informal yang kehilangan pekerjaan atau bangkrut ada sebanyak 630.905
orang.

Data ini didapatkan dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) di seluruh Indonesia,
kementerian/lembaga terkait, serikat pekerja dan asosiasi pengusaha.

107