Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 105
Pasal 23 ayat 1 PP itu memaparkan keterlambatan pembayaran iuran program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang melebihi batas waktu dalam pasal 4 akan dikenakan denda sebesar 0,5
persen per bulan keterlambatan.
Dalam pasal 4 ayat 1 pembayaran iuran telah diundur dari paling lambat tanggal 15 setiap bulan
berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan menjadi paling lambat tanggal 30.
"Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan, yaitu paling lambat tanggal 30
bulan berikutnya dari bulan iuran yang bersangkutan," tulis PP 49/2020, dikutip Senin (7/9).
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengizinkan pemberi kerja atau perusahaan menunda
pembayaran JP.
Pasal 17 ayat 1 PP menjelaskan pemberi kerja wajib memungut iuran Jaminan Pensiun dari
pekerja sebesar satu persen dari upah pekerja. Kemudian, pemberi kerja wajib membayarkan
serta menyetorkan iuran Jaminan Pensiun menjadi dua persen.
Sebagian iuran Jaminan Pensiun itu wajib dibayarkan dan disetorkan oleh pemberi kerja kepada
BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan sesuai dengan batas waktu.
"Sebagian iuran Jaminan Pensiun sisanya, yaitu sebesar 99 persen dari iuran JP diberikan
penundaan pembayaran, yang pelunasannya sekaligus atau bertahap dimulai paling lambat 15
Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022," tulis PP 49/2020, dikutip Senin (7/9).
Penundaan pembayaran sebagian iuran itu diberikan kepada pemberi kerja dan pekerja dengan
skala usaha menengah dan besar yang memenuhi persyaratan..
104
