Page 101 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 101

"Subsidi  upah  ini  diharapkan  mampu  menjaga  serta  meningkatkan  daya  beli  pekerja,  dan
              mendongkrak  belanja  konsumsi.  Sehingga  menimbulkan  multiplier  effect  pada  pertumbuhan
              ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," kata Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan tertulis
              seperti yang dikutip  kumparan  , Senin (7/9).

              Menaker Ida mengatakan, melalui subsidi gaji, pemerintah ingin melindungi, meningkatkan, dan
              mempertahankan ekonomi pekerja dari dampak pandemi COVID-19. Uang yang masuk langsung
              ke  rekening  pekerja  tersebut  dapat  dibelanjakan  sesuai  dengan  kebutuhan,  baik  kebutuhan
              primer maupun sekunder.

              "Akan lebih baik jika bantuan subsidi gaji dibelanjakan produk-produk lokal dan UMKM. Dengan
              demikian industri lokal dan UMKM juga ikut  bergeliat  ," kata Menaker Ida.

              Pada saat yang sama, Menaker Ida juga menyampaikan, pihaknya kan terus memantau dan
              melakukan  evaluasi  penyaluran  bantuan  subsidi  upah.  Dengan  demikian,  proses  penyaluran
              tahap berikutnya makin memuaskan.
              Bantuan subsidi gaji diberikan kepada pekerja sebesar Rp 600 ribu perbulan selama empat bulan.
              Penyaluran dilakukan per dua bulan sekali, yakni Rp1,2 juta.

              Berikut persebaran data calon penerima subsidi upah/gaji tahap I dan II berdasarkan provinsi
              adalah sebagai berikut:  1.

              DKI Jakarta (1.071.414 - 19,48 persen)  2.
              Jawa Barat (1.029.830 - 18,72 persen)   3.

              Jawa Tengah (702.531 - 12,77 persen)  4.

              Jawa Timur (560.670 - 10,19 persen)  5.

              Banten (455.193 - 8,28 persen)  6.

              Sumatera Utara (242.368 - 4,41 persen)  7.

              Kalimantan Timur (166.026 - 3,02 persen)  8.

              Riau (152.850 - 2,78 persen)  9.

              Bali (133.197 - 2,42persen)  10.

              Kepulauan Riau (116.790 - 2,12persen)   11.

              Sumatera Selatan (106.030 - 1,93 persen)  12.

              Kalimantan Tengah (97.376 - 1,77 persen)  13.
              DI Yogyakarta (91.518 - 1,66 persen)  14.

              Kalimantan Selatan (85.510 - 1,55 persen)  15.

              Lampung (83.848 - 1,52persen)  16.

              Kalimantan Barat (82.863 - 1,51 persen)  17.

              Sulawesi Selatan (63.392 - 1,15 persen)  18.

              Jambi (51.256 - 0,93persen)  19.


                                                           100
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106