Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 104

Judul               BPJS Tetap Denda Pemberi Kerja yang Terlambat Bayar Iuran
                Nama Media          cnnindonesia.com
                Newstrend           Diskon Iuran BPJS Ketenagakerjaan
                Halaman/URL         https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200907190625-78-
                                    543744/bpjs-tetap-denda-pemberi-kerja-yang-terlambat-bayar-iuran
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2020-09-07 20:06:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative  -  Yasonna  H  Laoly  (Menteri  Hukum  dan  HAM)  Iuran  Program  Jaminan  Sosial
              Ketenagakerjaan setiap bulan, yaitu paling lambat tanggal 30 bulan berikutnya dari bulan iuran
              yang bersangkutan

              neutral - Jokowi (Presiden) Sebagian iuran Jaminan Pensiun sisanya, yaitu sebesar 99 persen
              dari iuran JP diberikan penundaan pembayaran, yang pelunasannya sekaligus atau bertahap
              dimulai paling lambat 15 Mei 2021 dan diselesaikan paling lambat 15 April 2022


              Ringkasan

              BPJS  Ketenagakerjaan    tetap  mengenakan    denda    kepada  pemberi  kerja  yang  terlambat
              membayar  iuran  jaminan  sosial  ketenagakerjaan.  Meskipun  pemerintah  meringankan
              pembayaran iuran dan kelonggaran batas waktu bayar.
              Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran
              Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Selama  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Covid-19.
              Aturan tersebut ditetapkan Jokowi pada 31 Agustus lalu, diundangkan oleh Menteri Hukum dan
              HAM Yasonna H Laoly pada 1 September.


              BPJS TETAP DENDA PEMBERI KERJA YANG TERLAMBAT BAYAR IURAN

              Jakarta  -  BPJS  Ketenagakerjaan    tetap  mengenakan    denda    kepada  pemberi  kerja  yang
              terlambat membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Meskipun pemerintah meringankan
              pembayaran iuran dan kelonggaran batas waktu bayar.
              Hal itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran
              Program  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Selama  Bencana  Nonalam  Penyebaran  Covid-19.
              Aturan tersebut ditetapkan Jokowi pada 31 Agustus lalu, diundangkan oleh Menteri Hukum dan
              HAM Yasonna H Laoly pada 1 September.

                                                           103
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109