Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pukulan pada sektor perekonomian ini pada
akhirnya juga berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
positive - Tri Retno Isnaningsih (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Kemnaker) Data ini tentu saja sudah bersih dan artinya sudah dilakukan suatu
cleansing dan di dalamnya kita sudah menggunakan NIK yang valid dengan 16 digit dan tidak
ada duplikasi NIK lagi

negative - Tri Retno Isnaningsih (Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan
Ketenagakerjaan Kemnaker) Ini bisa menjadi potensi masalah serius, karena pada umumnya
laki-laki adalah tulang punggung di keluarga. Ini sangat serius juga karena laki-laki biasanya
dibebani paling tidak 3 atau 2 tanggungan. Ini yang sangat memprihatinkan

Ringkasan

Tak hanya di sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian
Indonesia hingga sektor ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat
ada 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang terdampak akibat Covid-19.

MARAK PHK DI TENGAH PANDEMI, INI YANG PERLU PEKERJA KETAHUI JIKA
PESANGON TAK SESUAI KETENTUAN

Pandemi Covid-19 menimbulkan dampak yang begitu luas.

Tak hanya di sektor kesehatan, pandemi Covid-19 juga berdampak pada perekonomian
Indonesia hingga sektor ketenagakerjaan. Dikutip dari Kontan.co.id , Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat ada 2,14 juta tenaga kerja formal dan informal yang
terdampak akibat Covid-19.
Bila dirinci, pekerja di sektor formal yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) ada
sebanyak 383.645 orang dan ada 1,13 juta pekerja formal yang dirumahkan. Sementara itu,
pemberian pesangon untuk korban PHK tak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada.

Seperti yang diberitakan Kompas.com , seorang karyawan di sebuah perusahaan swasta di
Jakarta Pusat mengaku di-PHK tanpa mendapatkan kompensasi apapun dari perusahaan.

Membahas mengenai pesangon bagi korban PHK , Ketua Peradi Solo, Badrus Zaman, S.H.,
M.H., menegaskan bahwa pesangon untuk korban PHK wajib diberikan oleh perusahaan.

"Kalau PHK ya harus kasih pesangon pada dasarnya." "Jadi tidak bisa diberhentikan, sementara
dia sudah kerja di situ lama, tidak diberi apa-apa, itu kasihan, karena bagaimanapun secara
Undang-Undang harus. Tidak bisa PHK terus diam-diam saja tidak dikasih apapun," jelas Badrus
dalam diskusi Kacamata Hukum yang disiarkan melalui kanal YouTube Tribunnews.com , Senin
(7/9/2020).

Badrus menambahkan, tenaga kerja atau buruh memang selayaknya mendapatkan pesangon
sesuai peraturan yang ada.

Menurut Badrus, apabila pesangon yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan dan hal
tersebut tidak dapat disepakati oleh pihak karyawan yang di-PHK, maka karyawan dapat
mengajukan gugatan.

106