Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

relaksasi iuran BP Jamsostek. Dus, relaksasi iuran BP Jamsostek ini bisa dimanfaatkan untuk
menambah uang belanja.
Namun, aturan ini masih menuai pro-kontra. Maklum, aturan ini dinilai setengah hati karena
dianggap tidak benar-benar meringankan beban pengusaha dan pekerja. Apalagi, setelah
periode relaksasi berakhir, mereka tetap harus melunasi "tunggakannya".

Shinta W Kamdani, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri, termasuk yang menilai positif
aturan ini karena bisa meringankan beban pengusaha di tengah pandemi. "Beleid ini sudah lama
ditung-gu-tunggu," kata Shinta kepada KONTAN, Senin (7/9).

Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Benny Soetrisno
menambahkan, pebisnis bisa ekspansi usaha lagi karena bebannya lebih ringan. "Daya beli
pekerja juga naik," kata dia.

Namun, Hariyadi Sukamda-ni, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, menilai efek
ekonomi beleid itu tidak signifikan. Sebab, pada dasarnya pengusaha hanya menunda
pembayaran iuran, bukan bebas dari kewajiban.

Timboel Siregar, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia menilai pemerintah terkesan
setengah hati memberi relaksasi ini karena baru diberikan saat ini. Oleh karena itu, Enny Sri
Hartati, Ekonom Indef menilai, beleid ini tidak optimal mendongkrak konsumsi dan ekonomi.

m (FDK3-=[g)in} PP 1 tentang Penyesuaian Iuran Priogram
Jamanan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Coviid-19

1) Jika dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan ditetapkan batas waktu pembayaran Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK saat
ini tarif berlaku 0,24%-1,74% bagi penerima upah), Iuran Jaminan Kematian (JKM saat ini tarif
berlaku bagi penerima upah 0,3%), Iuran Jaminan Hari Tua (JHT tarif 5,7% per bulan dari upah,
sebesar 2% dibayar oleh pekerja dan 3,7% perusahaan), dan Iuran Jaminan Pensiun (JP, iuran
pekerja 1 % dan pengusaha menanggung 2%) setiap bulan, yaitu paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan maka dengan Peraturan Pemerintah ini: a.
Pemberi Kerja waiib memungut, membayar, dan menyetorkan; dan

b. Peserta Bukan Penerima Upah wajib mem-

bayar Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan setiap bulan, yaitu paling lambat tanggal
30 bulan berikutnya dari bulan Iuran yang bersangkutan. _______________

2) Keringanan Iuran JKK diberikan sebesar 99% ,

sehingga iuran JKK menjadi 1 % dari Iuran JKK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 44/2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian.____________________ 3) Keringanan Iuran JKM diberikan sebesar 99%
sehingga Iuran JKM meniadi 1 % dari Iuran JKM sebagaimana dimaksud aalamPeraturan
Pemerintah Nomor 44/2015 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
dannJaminan Kematian.______________________________________ 4) Pemberi Kerja,
Peserta Penerima Upah, dan Peserta Bukan Penerima Upah yang mendaftar sebelum bulan
Agustus 2020 diberikan keringanan Iuran JKK aan Iuran JKM sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini setelah melunasi Iuran JKK dan Iuran JKM sampai dengan bulan Juli
2020.

36