Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 38
5) Mekanisme pemberian keringanan lluran JKK dan Iuran JKM dilakukan secara lamgsung oleh
BPJS Ketenagakerjaan tanpa permohonan dan dilaksanakan melalui sistem kepeseirtaan yang
dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan).
6) Pemberi Kerja wajib memungut Iuran JP dari Pekerja sebesar 1 % dari Upah Pekerja; dan
membayarkan dan menyetorkan iuiran JP yang menjadi kewajiban pemberi kerja y;aitu sebesar
2% dari Upah P,ekerja ke BPJS Kemagakerjaan.
7) Penundaan pembayaran sebagian huran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2)
huruf b diberikan kepada Pemberi IKerja dan Pekerja skala usaha menengah dam besar yang
memenuhi syarat seperti: kegiatam produksi, distribusi, atau kegiatan utama usalhanya
terganggu akibat bencana non alarm penyebaran Covid-19 yang berdampak pada penurunan
omzet penjualan/pendapatan bulanan sebesar lebih dari 30% sejak Februari 2020*.
8) Penyesuaian Iuran di PP ini berlaku sejak Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Agustus 2020 sampaj dengan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bulan Januari
2021.
Manfaat dan Mudarat Kelonggaran Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Tenaga IKerja
1) Bagi pengusaha: membantu mering;anl<an likuiaitas, membantu membayar iuiran program
jaminan sosial karena sudah ada potongan.
2) Bagi pekerja: membayar iuran jamiman sosial jadi
susut, namun manfaat pensiun meinjadi turun meski ada sedikit tambahan
penghasilan.________
3) Bagi ekonomi Indonesia: daya beli buruh menjadi terdongkrak, pengusaha.bisa melakukan
ekspansi usaha aengan likuditas tambahan.
Sumber: PP Nomor 49/2020 dam Riset KONTAN
37
