Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Setelah satu bulan berlalu, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta bukti tindak lanjut evaluasi
program Kartu Prakerja. Pembenahan tidak cukup hanya di atas kertas lewat revisi peraturan
payung hukum. Implementasi pembenahan di lapangan juga perlu dipertanggungjawabkan
pemerintah selaku penyelenggara.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bidang Pencegahan Ipi Maryati, Senin
(7/9/2020), mengatakan, untuk menindaklanjuti hasil evaluasi itu, KPK bersama kementerian
dan lembaga terkait telah menyusun rencana aksi perbaikan program Kartu Prakerja .
"Implementasi rencana aksi itu akan terus kami pantau maksimal sampai dua tahun setelah
kajian," ujarnya di Jakarta.

Sebelumnya, KPK merekomendasikan tujuh poin perbaikan program Kartu Prakerja, antara lain,
adalah aspek pendaftaran dan seleksi peserta, kemitraan dengan platform digital dan lembaga
pelatihan, serta tata kelola pelatihan daring agar bebas konflik kepentingan, berjalan efektif, dan
tidak merugikan keuangan negara.

Setelah satu bulan berlalu, ada beberapa aspek yang dinilai sudah diakomodasi lewat revisi
Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian (Permenko) Nomor 11 Tahun 2020. Penyelenggaraan Kartu Prakerja sempat
hiatus selama kurang lebih dua bulan karena menunggu proses revisi payung hukum itu.

Namun, Ipi mengatakan, KPK juga membutuhkan bukti implementasi rencana aksi itu di
lapangan, misalnya terkait evaluasi tata kelola pelatihan daring. KPK sebelumnya meminta
pemerintah mengurasi kelayakan materi pelatihan dengan melibatkan pihak-pihak berkompeten,
serta menuangkannya dalam bentuk petunjuk teknis (juknis).

Dengan juknis itu, pemerintah diminta menyisir kelas-ke-las pelatihan daring yang sebenarnya
dapat ditemukan gratis di internet. Ada pula kelas pelatihan yang tidak sebanding antara harga
dengan kualitas metode pelatihannya. KPK juga mencatat, ada 250 pelatihan yang terindikasi
memiliki konflik kepentingan dengan platform digital yang berperan ganda sebagai penyedia
pelatihan.
Selain itu, sebanyak 89 persen dari sampel pelatihan yang dikaji tersedia gratis di internet.
Berbagai pelatihan bermasalah itu harus

dihentikan penyediaannya dan dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan. "Platform dan
lembaga pelatihan hanya boleh memilih satu

peran. Kalau bertindak sebagai platform, tidak bisa menjadi lembaga pelatihan, atau sebaliknya,"
ujarnya.

Sampai saat ini belum ada juknis yang mengatur teknis evaluasi dan kurasi itu. Menurut Ipi,
memang hal itu sudah diakomodasi dalam Permenko 11/2020, tetapi belum ada juknisnya. Juknis
ini penting untuk menjamin tidak ada materi pelatihan Kartu Prakerja yang tersedia gratis di
internet.

Butuh waktu

Selain perbaikan tata kelola pelatihan daring, KPK juga meminta bukti bahwa rekomendasi terkait
pendaftaran dan seleksi peserta sudah dijalankan. KPK akan meminta bukti bahwa pelaksanaan
gelombang 4-7 sudah menyasar pekerja ter-dampak Covid-19 yang termasuk dalam daftar putih
(white-list) pemerintah. "Kami akan meminta bukti-bukti implementasi dari rencana aksi yang
sudah pernah disepakati itu dalam waktu dekat," kata Ipi.

44