Page 49 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020

Kepastian ini dikemukakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional, Airlangga Hartarto, seusai Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan
Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

PROGRAM BANSOS BERLANJUT TAHUN DEPAN

UNTUK tetap mempertahankan daya beli warga masyarakat terdampak pandemi covid-19,
pemerintah melanjutkan program pemberian berbagai bantuan sosial (bansos) pada tahun
depan.

Kepastian ini dikemukakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional, Airlangga Hartarto, seusai Sidang Kabinet Paripurna Penanganan Kesehatan dan
Pemulihan Ekonomi di Istana Negara, Jakarta, kemarin.
"Di dalam situasi pandemi covid-19, semua program ini diharapkan mampu menjaga daya beli
masyarakat. Program lanjutan yang menjadi prioritas untuk bansos itu pertama bansos tunai
terkait dengan banpres untuk UMKM. Subsidi gaji juga dilanjutkan di kuartal pertama tahun
depan. Lalu, terkait dengan kartu prakerja dan selanjutnya bansos PKH serta bansos sembako,"
kata Menko Perekonomian tersebut.

Selain program bansos, lanjut Airlangga, pada 2021 pemerintah juga memprioritaskan
pengadaan vaksin, yakni pengembangan mandiri vaksin Merah Putih dan produk kerja sama
dengan luar negeri.

Terkait dilanjutkannya beberapa program bansos, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
memberikan sinyal kemungkinan perubahan anggaran pemulihan ekonomi nasional (PEN) pada
2021. Hal ini untuk menyesuaikan kebutuhan penanganan kesehatan dan dampak pandemi
terhadap perekonomian.

"Tampaknya pada 2021 beberapa program PEN dan penanganan covid-19 masih berlanjut. Kita
tahu sampai akhir tahun meskipun ada harapan vaksin, covid-19 masih ada. Kemarin kita bicara
program PEN lebih rendah, tetapi Bapak Presiden akan tetap melakukan perubahan alokasi,"
ujar Sri Mulyani rapat kerja bersama Komisi XI DPR, kemarin.

Dalam RAPBN 2021, pemerintah menganggarkan anggaran sebesar Rp356,5 triliun untuk
melanjutkan penanganan kesehatan dan program PEN. Anggaran itu dialokasikan untuk
kesehatan Rp25,4 triliun, perlindungan sosial Rp110,2 triliun dukungan UMKM Rp48,8 triliun,
pembiayaan korporasi Rp14,9 triliun, pembiayaan sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah Rp136,7 triliun, dan insentif usaha Rp20,4 triliun.

"Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan negara mencoba bersikap lentur. Ini yang
akan kami coba antisipasi. Apakah bansosnya diperpanjang. Apakah jumlahnya dikurangi dan
mungkin akan berubah di beberapa tempat," imbuh Menkeu.

Subsidi gaji ditolak BPJS Ketenagakerja an (BPJS-TK) mengembalikan data nomor rekening
(norek) sekitar 1,6 juta pekerja karena tidak layak untuk menerima bantuan Rp600 ribu per
bulan.

Deputi Direktur Hubungan Masyarakat dan Antarlembaga BPJS-TK, Irvansyah Utoh Banja,
menyatakan sejumlah perusahaan swasta tidak teliti atau memberikan data norek tanpa
memastikan apakah pegawai yang bersangkutan memenuhi syarat atau tidak.

48