Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 SEPTEMBER 2020
P. 46
Head of Communication Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Louisa Tahutu mengatakan,
pemerintah mencoba semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan poin-poin perbaikan
yang ada di dalam Permenko. Namun, proses tersebut butuh waktu.
Dalam ekosistem Program Kartu Prakerja , sekarang terdapat 7 platform digital, 4 mitra
pembayaran dan 165 lembaga pelatihan yang menyediakan lebih dari 2.000 jenis pelatihan. "Ada
2.000 pelatihan yang satu per satu harus kami sisir. Selain itu, ada banyak aspek yang dituntut
di Permenko, bukan hanya menyisir pelatihan-pelatih-an gratis saja, satu per satu kami terus
proses," katanya.
Louisa juga mengaku belum bisa memastikan ada tidaknya pelatihan yang sudah dihentikan atau
dikeluarkan pascare-visi peraturan karena proses penyisiran masih berlangsung.
Program Kartu Prakerja sudah memasuki gelombang ketujuh. Namun, masih banyak para
pencari kerja yang belum juga terjaring program itu dan ada peserta yang belum mendapatkan
sertifikat.
Sitti Nur Shabrina Khairun-nisa (23) mengaku sudah empat kali mendaftar Kartu Prakerja, yakni
gelombang 1, 2, 3, dan 4. Ketika gombang 5, 6, dan 7 dibuka, ia sudah pasrah.
Wendi Ahmad Wahyudi (29), penerima Kartu Prakerja gelombang 5, menuturkan, pencairan
insentif terbilang lama, yaitu sekitar tujuh hari. Ia sudah mengikuti pelatihan 2 September lalu,
tetapi sertifikat elektronik dari lembaga pelatihan belum dikirim. Padahal, sertifikat elektronik ini
menjadi syarat pencairan insentif dan mengikuti pelatihan lain.
(AGE/FAI)
Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi
terhadap Implementasi Rencana Aksi Program Kartu Prakerja
Penerimaan peserta secara luring, khususnya untuk peserta yang disasar pada whitelist.
Kurasi materi pelatihan yang melibatkan ahli yang membidangi telah diakomodasi dalam
permenko baru.
Namun, belum ada petunjuk teknis terkait asesmennya.
KPK akan meminta bukti-bukti implementasi rencana aksi tersebut dalam rapat tindak lanjut
yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
KPK meminta pemerintah menghentikan sementara program Kartu Prakerja untuk dievaluasi
pada 18 Juni 2020. Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) No
76/2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja pada awal
Juli 2020. Regulasi itu akan menggantikan Perpres No 36/2020 yang terbit pada Maret.
Sumber KPK dan Pemberitaan Kompas
Peran rangkap platform sebagai lembaga pelatihan. Disepakati bahwa platform dan lembaga
pelatihan akan memilih satu peran saja. Kalau bertindak sebagai platform, tidak bisa menjadi
lembaga pelatihan atau sebaliknya.
Agar pemerintah menyelenggarakan platform digital secara mandiri, dapat berupa
pengembangan dari Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker).
IN'POtSKAJKIK: DICKY
45
