Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020

Ringkasan

Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali
Indonesia. Penyebab dari pengangguran, berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan. Akan
sangat mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia di waktu mendatang akan
memburuk dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, bukan hanya karena
pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja,
misalnya dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

RUU CIPTAKER UNTUK SERAP SELURUH ANGKATAN KERJA

Jakarta: Pengangguran seringkali menjadi masalah tersendiri di berbagai negara, tak terkecuali
Indonesia. Penyebab dari pengangguran, berkaitan dengan minimnya lapangan pekerjaan. Akan
sangat mengkhawatirkan jika kondisi perekonomian Indonesia di waktu mendatang akan
memburuk dan menyebabkan meningkatnya angka pengangguran, bukan hanya karena
pandemi Covid-19. Untuk itu, perlu adanya kebijakan yang dapat menciptakan lapangan kerja,
misalnya dengan Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

"RUU Cipta Kerja dibentuk karena pemerintah sadar jika pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam
kurun waktu 5 tahun terakhir hanya kurang lebih 5%. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan
terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% - 6,0% sehingga dapat mengurangi angka
pengangguran. Karena kondisi saat ini penambahan angkatan kerja setiap tahunnya 2,5 juta
orang per tahun sedangkan lapangan pekerjaannya tidak banyak," ujar Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil dalam keterangannya,
Rabu (23/9/2020).

Lebih lanjut dijelaskan bahwa betapa sulitnya mengurus perizinan usaha di Indonesia yang dinilai
menyebabkan efektivitas investasi yang rendah. "Saat ini Indonesia merupakan negara yang
mempunyai terlalu banyak regulasi sehingga menghambat terciptanya lapangan kerja. Tercatat
ada 79 Peraturan Perundang-Undangan yang terkait penciptaan lapangan kerja, maka dilakukan
penyederhanaan. RUU Cipta Kerja dirancang untuk menyederhanakan izin agar para pengusaha
bisa membuka usaha dengan mudah. Jika ini kita perbaiki, maka akan membuka lapangan kerja
serta menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha," ungkapnya.
Sofyan berharap Indonesia dapat menjadi negara yang Full Employment yaitu kondisi di mana
masyarakat angkatan kerja mendapatkan pekerjaan sehingga tingkat pengangguran di sebuah
negara menjadi rendah. "Memang bukan suatu hal yang mudah karena basis penduduk kita yang
padat, tetapi hal tersebut dapat terwujud jika perekonomian kita naik di angka lebih dari 5%.
Saya berharap Indonesia di masa depan, penciptaan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan
suplai tenaga kerja," ungkapnya.

Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN, Andi Tenrisau, mengatakan jika RUU
Cipta Kerja dibuat tidak untuk menghapus sepenuhnya perizinan. "Apabila risikonya tinggi, tentu
harus tetap menggunakan izin, beda dengan yang risikonya rendah. Dalam RUU Cipta Kerja
perizinan membuka usaha akan berbasis risiko yang dihitung dari tingkat dan potensi bahaya
seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan serta pemanfataan sumber daya," tuturnya. Andi
Tenrisau juga menyampaikan untuk dapat mengurangi pengangguran di Indonesia, maka perlu
dilakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak melalui RUU Cipta Kerja. Dengan RUU Cipta Kerja diharapkan mampu menyerap
tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan
tuntutan globalisasi ekonomi.

39