Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 SEPTEMBER 2020
P. 39
Judul RUU Ciptaker untuk Serap Seluruh Angkatan Kerja
Nama Media rri.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://rri.co.id/nasional/peristiwa/902453/ruu-ciptaker-untuk-serap-
seluruh-angkatan-kerja
Jurnalis Syarif Hasan Salampessy
Tanggal 2020-09-24 02:30:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang) RUU Cipta Kerja dibentuk karena
pemerintah sadar jika pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir
hanya kurang lebih 5%. Dengan RUU Cipta Kerja, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi
yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
mencapai 5,7% - 6,0% sehingga dapat mengurangi angka pengangguran. Karena kondisi saat
ini penambahan angkatan kerja setiap tahunnya 2,5 juta orang per tahun sedangkan lapangan
pekerjaannya tidak banyak
positive - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Saat ini Indonesia merupakan negara yang mempunyai terlalu banyak regulasi
sehingga menghambat terciptanya lapangan kerja. Tercatat ada 79 Peraturan Perundang-
Undangan yang terkait penciptaan lapangan kerja, maka dilakukan penyederhanaan. RUU Cipta
Kerja dirancang untuk menyederhanakan izin agar para pengusaha bisa membuka usaha dengan
mudah. Jika ini kita perbaiki, maka akan membuka lapangan kerja serta menciptakan
pertumbuhan ekonomi dan kemudahan berusaha
positive - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Memang bukan suatu hal yang mudah karena basis penduduk kita yang padat, tetapi
hal tersebut dapat terwujud jika perekonomian kita naik di angka lebih dari 5%. Saya berharap
Indonesia di masa depan, penciptaan lapangan kerja lebih banyak dibandingkan suplai tenaga
kerja
neutral - Andi Tenrisau (Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN) Apabila
risikonya tinggi, tentu harus tetap menggunakan izin, beda dengan yang risikonya rendah. Dalam
RUU Cipta Kerja perizinan membuka usaha akan berbasis risiko yang dihitung dari tingkat dan
potensi bahaya seperti kesehatan, keselamatan, lingkungan serta pemanfataan sumber daya
38