Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

"Subsidi upah sebenarnya bukan diundur apalagi dibatalkan. Memang kami menargetkan akhir
bulan Agustus 2020 mulai ditransfer," kata Menaker Ida Selasa (25/8).
Menurut Ida, hingga kini Kemnaker belum mentransfer dana program subsidi upah karena
pihaknya mau memastikan terlebih dahulu bahwa data calon penerima subsidi upah sudah
tervalidasi dan terverifikasi.

"Setelah data itu diverifikasi dan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan, maka kami chek list, kami
serahkan ke KPPN, dan KPPN langsung dikirim ke bank-bank penyalur. Jadi tidak istilahnya
dibatalkan," tegas Ida.

Ia mendorong pekerja untuk menyerahkan data rekening ke BPJS Ketenagakerjaan sehingga
prosesnya berjalan lancar. Ia juga berharap BPJS Ketenagakerjaan mengerahkan cabang-
cabangnya untuk mendorong perusahaan yang belum memberikan nomor rekening pekerjanya
supaya segera menyerahkan. Hal itu karena masih terdapat 2 juta data nomor rekening yang
belum masuk.
Begitupun dengan perusahaan yang belum menyerahkan, pasalnya perusahaan yang tidak
menyerahkan data rekening pekerjanya akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran
sampai pada penghentian pelayanan tertentu.

Sebagaimana diketahui, subsidi upah merupakan program stimulus yang dikoordinasikan dan
dibahas bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kementerian BUMN,
Kemnaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun 2020.

Adapun pekerja/buruh yang mendapat subsidi harus memenuhi seluruh persyaratan, yaitu WNI
yang dibuktikan dengan NIK; terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih
aktif di BPJS Ketenagakerjaan, dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan; dan peserta yang
membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp5 juta sesuai
upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
"Persyaratan lainnya, ialah pekerja/buruh penerima upah; pekerja/buruh yang bekerja pada
pemberi kerja selain pada induk perusahaan BUMN, lembaga negara, instansi pemerintah,
kecuali non ASN; memiliki rekening bank yang aktif; tidak termasuk dalam peserta penerima
manfaat program kartu prakerja; dan peserta yang membayar iuran sampai dengan bulan Juni
2020," tambah Menaker Ida.

Nantinya, dalam proses penyaluran bantuan oleh bank penyalur dilakukan dengan
pemindahbukuan dana dari bank penyalur kepada rekening penerima bantuan pemerintah
melalui bank-bank BUMN yang terhimpun dalam HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara).

"Mekanisme penyaluran bantuan subsidi upah ini diberikan kepada pekerja/buruh sebesar Rp600
ribu per bulan selama empat bulan (Rp 2,4 juta) yang akan diberikan setiap dua bulan sekali.
Artinya, satu kali pencairan, pekerja akan menerima uang subsidi sebesar Rp1,2 juta,"
pungkasnya. (OL-4).

125