Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 130
BAMSOET HARAP RUU CIPTA KERJA DAPAT JADI SOLUSI BAGI BURUH-PENGUSAHA
Dalam proses pembahasannya pun, pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari KADIN Indonesia, APINDO, HIPMI, maupun dari berbagai organisasi buruh dan pekerja
Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap omnibus law Rancangan Undang-undang
(RUU) Cipta Kerja dapat menjadi solusi antara buruh dan pengusaha.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam rilisnya yang diterima di Jakarta, Selasa, mengatakan
hal tersebut saat menemui perwakilan buruh KSBSI, KSPSI, KSPN, K-SARBUMUSI, FS
KAHUTINDO, dan FSP BUN, di Ruang Kerja Ketua MPR RI.
"Sehingga bisa dicapai win-win solution antara buruh dan pengusaha. Dengan demikian tidak
ada yang saling dirugikan satu sama lain, karena hakikat keberadaan sebuah undang-undang
adalah untuk menjawab persoalan secara bersama-sama," kata dia.
Kemudian, Bambang Soesatyo memberikan apresiasi atas dukungan berbagai serikat buruh
terhadap omnibus law RUU Cipta Kerja sebagai upaya pemerintah dan parlemen memudahkan
masuknya investasi ke Indonesia.
Dukungan tersebut lanjut dia setidaknya sudah ditunjukkan 16 serikat buruh seperti KSPI, FSPMI,
SPN, Aspek Indonesia, FSP KEP KSPI, Farkes, KSPSI, dan FSP TSK KSPSI.
"Dalam proses pembahasannya pun, pemerintah dan DPR RI sudah melibatkan berbagai pihak.
Mulai dari KADIN Indonesia, APINDO, HIPMI, maupun dari berbagai organisasi buruh dan
pekerja," tutur Bamsoet.
Mantan Ketua DPR RI ini juga mengapresiasi catatan yang disampaikan buruh terhadap klaster
ketenagakerjaan agar dikembalikan sesuai ketentuan hukum sebelumnya.
Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan berbagai putusan atas gugatan buruh di masa lalu
terkait uji materi UU Nomor 13/2003 tentang ketenagakerjaan terkait isu perjanjian kerja waktu
tertentu (PKWT), upah, pesangon, hubungan kerja, PHK, penyelesaian perselisihan hubungan
industrial serta jaminan sosial.
Keputusan tersebut kata dia bersifat final dan mengikat, sehingga masih layak dijadikan sebagai
dasar hukum.
"Sedangkan ketentuan mengenai sanksi, karena tidak pernah diajukan gugatan uji materi ke MK,
jadi bisa tetap mengacu kepada UU No.
13/2003 . Kabar terbaru dari kawan-kawan di Badan Legislasi DPR RI, mereka akan
mengakomodir keinginan buruh tersebut, sehingga seharusnya sudah bisa dicapai win-win
solution ," ucap Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini memaparkan permasalahan terbesar dunia usaha
bukanlah pada sektor ketenagakerjaan.
Data Badan Koordinasi Penanaman Modal menunjukkan hambatan terbesar investasi dunia
usaha terletak pada perizinan (32,6 persen), pengadaan lahan (17,3 persen), dan
regulasi/kebijakan (15,2 persen).
Kemudian, temuan Bank Dunia terhadap kemudahan berbisnis di suatu negara ( Ease of Doing
Business 2020 ) menempatkan Indonesia di peringkat 73 dari 190 negara dunia. Sementara di
ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-6 dari 10 negara.
129
