Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 132
Judul BPJAMSOSTEK Kudus: 169.000 pekerja bakal dapat bantuan Rp600
ribu
Nama Media jateng.antaranews.com
Newstrend Santunan Pegawai Swasta
Halaman/URL https://jateng.antaranews.com/berita/331430/bpjamsostek-kudus-
169000-pekerja-bakal-dapat-bantuan-rp600-ribu
Jurnalis Akhmad Nazaruddin
Tanggal 2020-08-25 19:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kudus - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat hingga kini terdapat
169.000 pekerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh
perusahaannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan.
BPJAMSOSTEK KUDUS: 169.000 PEKERJA BAKAL DAPAT BANTUAN RP600 RIBU
Kudus - BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, mencatat hingga kini terdapat
169.000 pekerja peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang sudah didaftarkan oleh
perusahaannya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp600 ribu per bulan.
"Jumlah yang ada sekarang sudah hampir mendekati 100 persen pekerja yang memang berhak
mendapatkan bantuan tersebut," kata Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kudus Ishak di Kudus,
Selasa.
Ia mencatat jumlah pekerja yang terdaftar sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan
memang mencapai ratusan ribu pekerja.
Akan tetapi, kata dia, banyak pekerja yang tidak aktif membayar iuran serta ada beberapa
perusahaan yang tidak beroperasi kembali, namun belum melaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK).
Selain itu, katanya, masih ada pekerja yang memang tidak bisa mendapatkan bantuan tersebut,
terutama yang memiliki gaji lebih dari Rp5 juta per bulan.
Ratusan ribu pekerja tersebut, akan diverifikasi, terutama persyaratannya untuk mendapatkan
bantuan dari pemerintah tersebut.
Persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut, di antaranya adalah harus sudah terdaftar
sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan
Juni 2020, aktif membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, bukan aparatur sipil negara
(ASN) atau pegawai BUMN.
131
