Page 191 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Skema pencairan atau transfer dana dilakukan 2 bulan sekaligus sebanyak 2 kali Menurut
Menaker , untuk tahap pertama Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK sebanyak 2,5 juta rekening pekerja.

Dari 2,5 juta data rekening ini, Kemnaker membutuhkan kehati-hatian dan akan melakukan
check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada.

Sesuai petunjuk teknis (juknis), Kemnaker memiliki waktu empat hari untuk melakukan check
list.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer
dimulai akhir Agustus ini," kata Menaker Ida dalam keterangan di Jakarta, Selasa 25 Agustus
2020.

Butuh Waktu Ngecek Penyerahan data 2,5 juta rekening ditandai penandatangan berita acara
dari Dirut BPJAMSOSTEK Agus Susanto kepada Menaker di Kemnaker, Jakarta.

Hal tersebut merupakan batch (tahap) pertama dari total 15,7 juta calon penerima bantuan
subsidi upah dari pemerintah kepada pekerja bergaji di bawah Rp 5 juta.

Menurut Ida, untuk tahap pertama Kemnaker menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan
sebanyak 2,5 juta rekening pekerja.

Dari 2,5 juta data rekening ini, Kemnaker membutuhkan kehati-hatian dan akan melakukan
check list untuk mengecek kesesuaian data yang ada. Sesuai petunjuk teknis (juknis), Kemnaker
memiliki waktu empat hari untuk melakukan check list.

"Kami membutuhkan waktu untuk mengecek kesesuaian data yang disampaikan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan. Data 2,5 juta itu bukan angka yang sedikit, kami menargetkan bisa ditransfer
dimulai akhir Agustus ini," kata Ida.

Setelah diperoleh kesesuaian data, lanjut Menaker Ida, pihaknya akan menyerahkan data
tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan
uangnya yang akan disalurkan ke Bank penyalur yakni Bank-Bank Pemerintah.

"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke
penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-
mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada
akhir September 2020 nanti, " katanya.

Menaker Ida menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN
tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima prorgam
bantuan subsidi gaji/upah ini.

Perubahan di Meja Rapat Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi
karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5 juta.

Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang
tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima
subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.
"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7
juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi," katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain
190