Page 192 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 192
Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
Menaker Ida menjelaskan, pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi
kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS
Ketengakerjaan.
"Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
lain sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Baru 13,7 juta Hal senada dikatakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Menurut dia,
data rekening yang terkumpul dan diserahkan kepada Kemnaker sebanyak 13,7 juta dari target
semula sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi upah/gaji. Masih ada 2 juta rekening pekerja
yang belum terkumpul.
"Saya minta bantuan para pemberi kerja/HRD agar segera mengumpulkan data rekening
karyawannya untuk diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi
upah dari pemerintah," ujar Agus.
Agus menjelaskan setelah dilakukan validasi secara berlapis, dari 13,7 juta data rekening pekerja,
hingga Senin 24 Agustus 2020, sudah terkumpul 10 juta rekening tervalidasi. Dari 10 juta
rekening tervalidasi, akan diserahkan sebanyak 2,5 juta secara bertahap by batch.
"Ini dilakukan, untuk memudahkan monitoring dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jadi kami
serahkan ini batch pertama sebanyak 2,5 juta data yang kami serahkan," katanya.
Agus Susanto mengungkapkan, pihaknya harus melakukan validasi sebanyak 127 bank yang
dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu.***.
191
