Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 215

kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan,
              mereka berhak menerima subsidi  upah  . Jadi total sebanyak 15,7 juta.
              "Saat ini telah tersedia data  rekening  calon penerima program subsidi  upah  /gaji sebanyak
              13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data  rekening  yang masih dalam proses validasi," katanya.

              Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan
              Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain
              Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial,
              Menaker Ida menjelaskan pemerintah akan memberikan sanksi administratif kepada pemberi
              kerja yang tidak melaporkan dan mendaftarkan data karyawannya secara akurat kepada BPJS
              Ketengakerjaan.

              "Sanksi administratif berupa teguran, denda hingga penghentian pelayanan publik dan sanksi
              lain sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.

              Hal senada dikatakan Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto. Menurut dia, data  rekening
              yang  terkumpul  dan  diserahkan  kepada    Kemnaker    sebanyak  13,7  juta  dari  target  semula
              sebanyak 15,7 juta calon penerima subsidi  upah  /gaji. Masih ada 2 juta  rekening  pekerja  yang
              belum terkumpul.

              "Saya  minta  bantuan  para  pemberi  kerja/HRD  agar  segera  mengumpulkan  data    rekening
              karyawannya untuk diserahkan ke BPJS Ketengakerjaan agar bisa memperoleh bantuan subsidi
              upah  dari pemerintah," ujar Agus.

              Agus  menjelaskan  setelah  dilakukan  validasi  secara  berlapis,  dari  13,7  juta  data    rekening
              pekerja  , hingga Senin 24 Agustus 2020, sudah terkumpul 10 juta  rekening  tervalidasi. Dari 10
              juta  rekening  tervalidasi, akan diserahkan sebanyak 2,5 juta secara bertahap by batch. "Ini
              dilakukan,  untuk  memudahkan  monitoring  dan  menerapkan  prinsip  kehati-hatian.  Jadi  kami
              serahkan ini batch pertama sebanyak 2,5 juta data yang kami serahkan," katanya.
              Agus Susanto mengungkapkan, pihaknya harus melakukan validasi sebanyak 127 bank yang
              dilakukan secara otomatis melalui sistem dalam jumlah besar dan membutuhkan waktu.***.



































                                                           214
   210   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220