Page 217 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

Ia mengungkapkan masing-masing OPD yang memiliki UMKM binaan dapat mengusulkan,
kemudian diusulkan secara kolektif ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan bantuan tersebut.
Jumlah pelaku UMKM yang diusulkan saat ini, dimungkinkan bisa bertambah karena jumlah
pelaku UMKM di Kabupaten Kudus mencapai 12.000 pelaku UMKM yang bergerak di berbagai
sektor usaha.

Adapun yang berhak menerima bantuan tersebut, merupakan para pelaku usaha mikro yang
tidak sedang menerima kredit modal kerja dan investasi dari perbankan (unbankable).

Adapun persyaratan lainnya, yakni merupakan Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki Nomor
Induk Kependudukan (NIK), mempunyai usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan dari
pengusul lampirannya, bukan ASN/anggota TNI/Polri serta bukan pegawai BUMN/BUMD.

Para pelaku dengan kriteria tersebut diidentifikasi dan diusulkan oleh lembaga pengusul, seperti
di Kabupaten Kudus diusulkan oleh dinas yang membidangi koperasi dan UMKM.

Kemudian, diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian
Keuangan dan OJK.

"Persyaratan kami tunggu hingga akhir Agustus 2020 karena harus kami teliti berkas
persyaratannya sebelum diusulkan ke pusat," ujarnya.

Selain ada bantuan dari Pemerintah Pusat sebesar Rp2,4 juta untuk setiap pelaku UMKM, Pemkab
Kudus melalui APBD juga memiliki program yang sama untuk pelaku UMKM dengan nama
bantuan tak terduga (BTT).

Hanya saja, lanjut dia, nilai bantuan belum ditetapkan, namun pemohonnya sudah cukup banyak
dengan melampirkan persyaratan mulai dari surat permohonan bantuan, fotokopi KTP dan KK,
rekening tabungan, surat legalitas usaha serta rencana penggunaan bantuan.

Muslikah, salah seorang pelaku UMKM mengakui tertarik mengajukan bantuan dari Pemkab
Kudus karena usahanya dalam membuat kue menurun di masa pandemi COVID-19.

"Banyak pelanggan yang memang pedagang tidak lagi berjualan sehingga tidak memesan kue,"
ujarnya.

Ia berharap memperoleh bantuan tersebut karena nantinya bisa digunakan untuk belanja bahan
baku.

216