Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 222
Ada sembilan alasan penolakan Omnibus Law yang disampaikan para aksi demo. Di antaranya
persoalan upah minimum, pesangon dihilangkan, outsorcing bebas diterapkan di core bisnis,
kerja kontrak seumur hidup.
Kemudian alasan lainnya yang disampaikan peserta demo yaitu upah dibayar per jam, Tenaga
Kerja Asing (TKA) buruh kasar berpotensi bebas masuk ke indonesia, mudah PHK (Pemutusan
Hubungan Kerja), jaminan sosial dihilangkan, dan sanksi pidana bagi pengusaha dihilangkan.
Salah satu aksi buruh dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Roni mengatakan, beberapa
perwakilan buruh sudah diterima dan sedang melakukan audiensi dengan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Jawa Barat.
"Iya sudah di dalam (Gedung Sate), sebelumnya kita kumpul di Monumen Perjuangan baru ke
sini," ujarnya kepada detikcom.
Sekedar informasi, sejumlah elemen massa dari kalangan buruh, petani, dan pedagang kaki lima
(PKL) berunjuk rasa di depan gedung DPR dan Kantor Kemenko Perekonomian pagi ini. Mereka
juga menuntut hal yang sama yaitu menolak draft omnibus law RUU Cipta Kerja yang diserahkan
pemerintah kepada DPR.
(err/ern) demo omnibus law buruh demo omnibus law.
221
