Page 227 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020

BURUH JABAR DESAK RIDWAN KAMIL IKUT TOLAK OMNIBUS LAW

Jakarta Gabungan kelompok buruh dari Aliansi Buruh Jabar (AJB) menuntut Gubernur Ridwan
Kamil ikut serta menolak disahkannya omnibus law oleh pemerintah pusat. Pasalnya dalam
materi rancangan omnibus law, terindikasi adanya aturan yang merugikan kesejahteraan buruh.

Menurut juru bicara AJB Roy Jinto Ferianto, desakan terhadap Gubernur Ridwan Kamil itu
dilayangkan karena pemerintah setempat dianggap mendukung diberlakukannya omnibus law.
Roy menjelaskan hal itu terlihat dari beberapa kebijakan yang diambil sebelumnya oleh Ridwan
Kamil.

"Ya kita berharap ini disampaikan walaupun kita pesimis. Pertama aneh di Jawa Barat, di 34
provinsi (hanya) Jawa Barat yang mengeluarkan SE (surat edaran upah minimum provinsi)
tanggal 21 November 2019, sedangkan provinsi - provinsi yang lain tidak. Dan ini seolah - olah
gubernur sudah secara tidak langsung menurut kaca mata buruh, sudah setuju dengan omnibus
law. Karena memang di omnibus law, UMK itu dihapus jadi gitu," ujar Roy di depan Kantor
Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa, 25 Agustus 2020.

Roy berharap Gubernur Ridwan Kamil menyampaikan penolakan buruh soal omnibus law
kepada Presiden dan DPR RI, serta klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari omnibus law. Roy
menuturkan materi dalam klaster ketenagakerjaan terdapat 68 pasal dan aturan itu sudah
tercantum dalam Undang - undang 13 Tahun 2003.

Roy mengaku kelompok buruh sebenarnya mendukung adanya kemudahan perizinan investasi
untuk meningkatkan sektor ekonomi oleh pemerintah. Tetapi klaster ketenagakerjaan sebut Roy,
harus segera dikeluarkan dari rancangan omnibus law.

"Kita setuju masuknya investasi masuk ke republik ini. Tetapi dengan seiring adanya investasi,
kita ingin tetap bahwa kesejahteraan buruh tidak dikurangi. Oleh karena itu, kita sepakat ada
empat poin bahwa adanya keputusan MK yang dimenangkan buruh soal out sourching, upah
minimum dan PHK dan lain sebagainya, itu akan dkembalikan pada Undang - undang 13. Itu
juga berlaku untuk sanksi pidana," tutur Roy.

Sayangnya dalam siaran pers soal hal tersebut, Roy mengungkapkan adanya pemotongan
informasi. Sehingga seolah - olah buruh menyepakati soal omnibus law ini.
Padahal dalam kenyataannya hasil pertemuan dengan DPR RI, bahwa kelompok buruh meminta
kluster ketenagakerjaan dikeluarkan dari 11 klaster yang masuk dalam omnibus law. (Arie
Nugraha) " di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020
Puluhan ribu buruh melakukan aksi unjuk rasa yang dipusatkan di Menko Perekonomian dan
DPR RI, Selasa (25/8/2020).

Menurut Presiden KSPI Said Iqbal, bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak
dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama.
"Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi antara lain, Jawa Barat di Gedung Sate Bandung,
Banten di Serang, Jawa Tengah di Semarang, Jawa Timur di Gedung Grahadi Surabaya," kata
Said Iqbal.

Lebih lanjut dia mengatakan, aksi serupa juga akan dilakukan di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera
Utara, Bengkulu, Riau, Batam, Lampung, Banjarmasin, Samarinda, Gorontalo, Makasar, Manado,
Kendari, Mataram, Maluku, Ambon, Papua, dan sebagainya.

Ada dua isu yang dibawa dalam aksi ini adalah tolak omnibus law draft pemerintah dan stop PHK
massal dampak covid 19.

226