Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 AGUSTUS 2020
P. 229
"Aksi 25 Agustus ini, selain menyampaikan tuntutan, juga memberikan dukungan kepada DPR
RI yang telah bekerja sungguh sungguh memenuhi harapan buruh agar bisa didengar," tegas
Said Iqbal.
Adapun harapan buruh yang disampaikan dalam tim perumus bersama tersebut adalah, agar
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Atau setidaknya, UU No 13/2003
tentang ketenagakerjaan tidak dirubah atau direvisi sedikitpun. Jadi UU No 13/2003 tetap berlaku
seperti sekarang, termasuk didalamnya semua putusan MK yg sudsh final terhadap UU No
13/2003 tsb tidak boleh dirubah .
"Kalaulah ingin memasukkan perihal ketenagakerjaan kedalam omnibus law , maka sebaiknya
memasukan tentang perihal pengawasan ketenagakerjaan agar lebih kuat, meningkatkan
produktivitas melalui program pendidikan dan pelatihan, atau segala sesuatu yang belum diatur
dalam UU No 13/2003, seperti pekerja industri start up, UMKM, dan transportasi online,"
tambahnya.
Sekali lagi Said Iqbal menegaskan, aksi ini adalah juga untuk mendukung sekaligus
mengapresiasi DPR RI yang sudah mengambil langkah membentuk tim perumus bersama 32
kofederasi dan federasi Serikat Pekerja.
"Tentu KSPI setuju investasi harus lebih banyak masuk ke Indonesia, hambatan yang ada harus
ditiadakan dan dipermudah. Tetapi secara bersamaan, perlindungan bagi buruh yang paling
minimal dalam UU No 13/2003 tidak boleh dikurangi atau diubah. Untuk itu, sebaiknya klaster
ketenagakerjaan dikeluarkan saja dari RUU Cipta Kerja." "Kami berharap, pemerintah dan DPR
bisa menerima sikap KSPI bersama KSPSI AGN, dan 32 Konfederasi serta federasi lainnya, yaitu
mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dan RUU Cipta Kerja, atau setidaknya UU no 13/2003
tidak dilakukan perubahan atau dikurangi sama sekali." "Aksi ini akan terus berlanjut jika aspirasi
buruh tidak dikabulkan pemerintah dan DPR RI," pungkasnya.
228
